Kerasnya China Mengatasi Pencemaran Udara
Beijing – Cara China mengatasi pencemaran udara, rupanya kerasnya sanksi yang diterapkan bak negara tirai bambu itu menghadapi kejahatan korupsi. Bedanya, kalau pelaku korupsi dihukum mati, sedangkan pada kasus pencemaran udara, para pejabat daerah yang tingkat pencemaran udara di daerahnya tinggi, maka si pejabat daerah itu akan menginap di ‘hotel prodeo’ alias ditahan.
Seperti sanksi yang dikenakan kepada 424 orang pejabat daerah di China, yang ditahan terkait polusi udara. Sementara untuk para pencemarnya dikenai denda, sehingga tim inspeksi lingkungan juga berhasil menghimpun dana senilai 547,6 juta RMB (Rp1,09 triliun) dari denda atas pelanggaran kasus tersebut.
Hal itu terjadi dalam inspeksi keempat kalinya selama periode Agustus-September 2017, tim khusus bentukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) China itu telah menangani 6.471 pejabat dari delapan provinsi, demikian media resmi setempat melansir pemberitaan soal hasil inspeksi KLH China, pada Sabtu (23/12).
Dari hasil inspeksinya, KLH mengecam beberapa pejabat daerah karena beberapa masalah, seperti tidak memberikan perhatian serius terhadap keselamatan lingkungan, rendahnya penanganan polusi udara dan air, buruknya pembangunan lingkungan, dan reklamasi ilegal di kawasan pantai.
Seperti diketahui, sebagai bagian untuk mewujudkan upaya pengurangan polusi lingkungan, China terus menggelar inspeksi. Pada November 2017, kualitas udara di 338 kota di daratan Tiongkok diawasi secara ketat oleh pihak KLH selama 79,2 persen hari kerja, yang menunjukkan peningkatan 6,3 persen dibandingkan November 2016, demikian laporan Global Times.
Industri menjadi sumber utama pencemaran udara di China (foto : istimewa)
Kampanye udara bersih di China juga secara luas menunjukkan, adanya upaya-upaya kontroversial oleh beberapa pemerintah daerah sehingga tidak jarang menimbulkan protes dari warga setempat.
Meningkatnya permintaan gas alam setelah jutaan rumah tangga di China beralih dari batu bara ke gas untuk menyalakan penghangat ruangan selama musim dingin ini juga jadi perhatian.
Beberapa warga setempat sangat mendukung program tersebut dengan alasan bahwa kualitas udara ditentukan langsung oleh pola hidup yang sehat sehingga mereka bersedia menderita dalam untuk sementara waktu namun bermanfaat untuk selamanya.
Berbagai Terobosan
Tingginya tingkat polusi udara di Beijing membuat pemerintah negara tersebut membuat berbagai terobosan, untuk menguranginya. Polusi udara memang akan langsung terasa mulai dari pesawat mendarat di bandara. Kabut tebal yang menyelimuti Beijing pun, didominasi oleh asap industri dan kendaraan bermotor yang ada di jalanan.
“Kami memiliki banyak kendaraan yang beroperasi secara bersamaan setiap harinya. Hal it tentu saja membuat polusi udara,” kata Sara, seorang tour guide di Beijing, Jumat (27/10/2017) silam.
Transportasi juga menyumbang polusi udara di China (foto : istimewa)
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah China menggalakkan kembali penggunaan sepeda sebagai alat transportasi utama masyarakatnya. Upaya itu pun sejalan dengan perbaikan transportasi umum dengan memperbanyak bus dan trem yang menggunakan listrik.
Selain itu, Pemerintah China juga mendorong penggunaan sepeda motor listrik bagi masyarakatnya dengan tujuan mengurangi polusi udara. Mulai dari mahasiswa, petugas kebersihan, dan jasa pengiriman barang menggunakan sepeda motor listrik di Beijing.
Jika mengutip data dari aqicn.org, indeks kualitas udara di Beijing kerap berada pada level sangat tidak sehat. Lemahnya hembusan angin di kota itu pun membuat polusi udara sulit menghilang.
Penggunaan sepeda dan motor listrik menjadi salah satu cara mengurangi polusi udara (foto : bisnis.com)
Saat ini penggunaan sepeda dengan jalur khususnya di setiap sudut jalanan Kota Beijing memang menjadi pemandangan yang lumrah. Untuk dapat menggunakan sepeda dengan skema rental yang tersedia di setiap sudut Kota Beijing sebenarnya cukup mudah. Masyarakat dapat memanfaatkan WeChat dan uang elektronik yang dikembangkannya
Barangkali cara China menanggulangi pencemaran udara di daerah-daerah, patut di contoh Indonesia. Tak hanya sekedar penghargaan Kalpataru, bagi mereka yang berhasil dalam pembangunan lingkungan hidup.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
