Menko PMK Bicara Kunci Indonesia Emas dalam Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Semarang
Semarang – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan dari lima Prioritas Rencana Pembangunan Nasional 2020-2024, Infrastruktur dan Pembangunan SDM menjadi Kunci Utama menuju Indonesia Emas 2024.
“Ibarat ibadah salat, infrastruktur itu wudhu-nya, sedangkan solat adalah SDM nya. Kalau infrastrukturnya selesai bukan berarti sudah membangun, tapi baru pra syarat bangunnya,” ujar Menko PMK saat menjadi Keynote Speech pada Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (8/6/2022).
Menurut Muhadjir, pembangunan SDM dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Di titik manapun kemajuan infrastruktur sebuah negara, SDM merupkan kunci pembangunan lebih lanjut. Sementara Pembangunan SDM tanpa infrastruktur juga tidak berarti apa-apa.
“Bapak presiden sudah wanti-wanti jangan sampai kita berpikir jika infrastruktur selesai itu berarti pembangunan sudah selesai, bukan begitu. Justru ini baru permulaan,” kata Muhadjir.
Adapun saat ini infrastruktur di Indonesia belum mencapai 60%. “Itulah mengapa pemerintah masih menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Sementara itu, untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam menyongsong Bonus Demografi menuju Indonesia Emas 2024, kelompok usia produktif harus dibekali dengan keterampilan yang mampu mengembangkan potensi diri.
“Jika bonus demografi berhasil meningkatkan angka kerja maka kita akan bisa menjadi negara maju. Tapi ancamannya ada aging-population, Indonesia sangat rawan kalau kita tidak bisa melewati era bonus demografi,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Menko PMK, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, UNNES senantiasa dituntut untuk terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri terdepan, yang mampu membekali para mahasiswanya sebagai potensi-potensi SDM unggul yang cerdas, kreatif, inovatif, serta memiliki kepribadian yang utuh sebagai warga bangsa Indonesia.
“Hendaknya seluruh civitas akademika UNNES terus meningkatkan produktivitas akademiknya, guna memberikan peran dalam pembangunan peradaban melalui pendidikan yang berkualitas,” tutur Muhadjir.
Di era Revolusi Industri 4.0 sekarang ini, semua pihak dituntut untuk cepat beradaptasi. UNNES sebagai bagian dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di tanah air tentu memiliki kewajiban untuk menghasilkan para mahasiswa yang bertalenta digital dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital bagi kemaslahatan dan kemajuan bangsa.
Karenanya, UNNES harus berkontribusi pula dalam mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi digital, dengan terus mengembangkan literasi digital, guna menangkal konten-konten negatif yang berdaya rusak yang eskalatif.
“Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada UNNES yang telah memasuki 57 tahun dalam berkarya dan berikhtiar menciptakan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan unggul. Semoga hari esok akan selalu lebih baik, dan UNNES semakin maju dan semakin berkontribusi dalam memajukan pendidikan tinggi di tanah air,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. Fatur Rokhman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman, Wakil Gubernur Akademi Kepolisian, Brigjend Pol.Awi Setiyono, M.Hum, Gubernur Akademi Militer yang diwakili oleh Brigjend TNI Lukmanul Haqim, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali, Kepala BNNP Jawa Tengah Brigjend Pol. Drs. Purwo Cahyoko, Para Dewan Pengawas dan Dewan Pertimbangan UNNES, Ketua dan Para Anggota Senat UNNES, Musisi Ebiet G. Ade, Gus Lukman Hakim dan Para Civitas Akademika Semarang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
