Saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jajal Mobil Listrik di Kawasan Industri Terpadu Batang
Batang – Ada hal menarik dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo ke Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 8 Juni 2022. Presiden Jokowi dan rombongan menggunakan mobil listrik dalam rangkaian kendaraan yang membawanya ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang.
Selepas mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani di Kota Semarang, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang. Setelah keluar gerbang tol Gringsing, Presiden dan Ibu Iriana kemudian berganti kendaraan dengan mobil bertenaga listrik lalu meninjau proyek KCC Glass di KITB.
“Tadi saya nyoba mobil listriknya Genesis dari Hyundai. Saya kira halus, enggak ada suaranya,” ujar Presiden dalam keterangannya di kawasan proyek KCC Glass.
Menurut Presiden, kendaraan listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah yang ingin membangun sebuah ekosistem yang besar. Presiden melanjutkan, ekosistem kendaraan listrik tersebut mencakup dari hulu sampai ke hilir.
“Mulai dari penambangan nikel, kemudian smelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya, kemudian masuk ke litium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi tambahan, yaitu recycle baterai listriknya sehingga ini betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan,” jelasnya.
Meski saat ini mobil listrik masih terbilang cukup mahal bagi masyarakat pada umumnya, Presiden Jokowi meyakini bahwa ke depannya harga mobil listrik akan makin terjangkau seiring dengan berkembangnya teknologi. Apalagi jika mobilnya dari hulu sampai ke hilir dibangun di Indonesia.
“Untuk pertama seperti itu karena memang harga hampir 50 persen harga dari mobil itu memang cost-nya ada di baterainya sehingga kalau nanti ketemu teknologi terbaru, harga baterainya akan makin murah, makin murah, makin murah. Apalagi dibangun di Indonesia, di tempat di mana nikelnya itu ada, kobaltnya ada, sehingga semuanya dikerjakan dari hulu sampai hilir itu akan bisa menekan cost yang paling murah sehingga kompetitif. Saya kira ini masalah teknologi saja,” ungkapnya.
Selain Presiden dan Ibu Iriana, tampak menaiki mobil listrik juga yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad. Ketiganya berada dalam satu mobil.
Di mobil listrik lainnya, tampak Menteri BUMN Erick Thohir duduk bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menumpangi mobil listrik lainnya bersama dengan istrinya.
Mobil jenis sedan tersebut rencananya juga akan digunakan sebagai kendaraan resmi bagi para pemimpin negara-negara G20 pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan November 2022 mendatang. Hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi saat bertemu Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Park Byeong Seug, di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Minggu, 20 Maret 2022 lalu.
“Minggu ini saya menghadiri peluncuran mobil listrik Hyundai IONIQ 5 menandai dimulainya produksi mobil listrik di Indonesia. Sementara mobil listrik Hyundai lainnya Genesis G80 akan menjadi mobil resmi KTT G20 sebagai showcase kerja sama RI-Korsel,” ucap Presiden saat itu.
Untuk diketahui, mobil listrik tersebut dibekali baterai litium-ion berkapasitas 87,2 kWh dengan daya 272 kW atau setara 200 tk dan torsi 700 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke semua roda dengan sistem penggerak e-AWD. Dengan figur tersebut, mobil listrik ini bisa berakselerasi dari 0 ke 100 Kpj dalam waktu 4,9 detik saja sehingga sangat cocok bila harus berakselerasi karena kebutuhan darurat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
