Presiden Jokowi Terima Kunjungan Menlu Arab Saudi, Bahas Soal Haji hingga Ekonomi
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al Saud, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Juni 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Menlu Arab Saudi membahas berbagai hal, mulai dari soal kepentingan umat hingga soal ekonomi.
“Pertama-tama Bapak Presiden berbicara mengenai masalah kepentingan umat yang dalam hal ini adalah pelaksanaan ibadah haji. Bapak Presiden mengatakan apresiasi terhadap pelaksanaan haji tahun ini setelah karena pandemi dua tahun tidak dilakukan pelaksanaan haji, dan Indonesia mendapatkan kuota terbesar lebih dari 100 ribu, tepatnya adalah 100.051 orang,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut dalam pertemuan.
“Dengan membaiknya situasi pandemi, tentunya harapan kita semua umat Islam seluruh dunia adalah di masa mendatang kuota ini akan terus ditingkatkan dan Presiden mendoakan pelaksanaan haji tahun ini dapat berjalan lancar dan aman,” lanjutnya.
Sementara itu, Menlu Arab Saudi menjelaskan mengenai rencana ke depan, yakni apabila situasi membaik kuota haji akan ditingkatkan. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga akan terus membangun fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji.
Kedua, Presiden Jokowi menyampaikan rencana Indonesia untuk membangun Indonesian House di Kota Makkah, untuk memberikan dukungan yang maksimal kepada para jemaah umrah dan haji Indonesia. “Kita minta dukungan dari otoritas pemerintah, dari Saudi, dan pesan ini akan disampaikan oleh Menlu Saudi kepada otoritas di Saudi Arabia,” imbuhnya.
Ketiga mengenai hubungan antarmasyarakat, Menlu Retno melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa otoritas Arab Saudi telah mencabut larangan warganya untuk berkunjung ke Indonesia. Menurut Menlu, hal tersebut merupakan hasil dari pembicaraan yang sudah lama antara pihak Indonesia dengan pihak Arab Saudi, mencakup data-data mengenai kondisi Covid-19 di Indonesia yang terus mendapatkan apresiasi dari dunia.
“Saya sampaikan dalam pembicaraan saya sebelumnya dengan otoritas Saudi antara lain bahwa baru-baru ini Indonesia di Bali menjadi tuan rumah salah satu perhelatan in person. Jadi secara fisik datang pertemuan PBB yang dihadiri oleh lebih dari lima ribu orang dan alhamdulillah setelah pertemuan kita tidak mendengar ada laporan yang siginifikan mengenai dampak Covidnya terhadap para peserta,” jelasnya.
“PBB sendiri memberikan apresiasi terhadap Indonesia, bagaimana Indonesia mengelola Covid, dan kemarin kita tahu juga Perdana Menteri Australia memberikan apresiasi yang sama. Jadi sekali lagi kita sambut baik keputusan otoritas Saudi untuk mencabut larangan warganya untuk berkunjung ke Indonesia yang kita harapkan akan berdampak pada pariwisata dan juga kunjungan-kunjungan bisnis,” tambahnya.
Terakhir, Presiden Jokowi berbicara mengenai ekonomi dan menyampaikan harapannya bahwa apa yang telah dibahas dapat diimplementasikan secara konkret. Salah satu rencana kerja sama ekonomi yang terus dibahas antara lain di bidang transisi energi.
“Di dalam pembicaraan tadi Menteri Luar Negeri Saudi Arabia menyampaikan pesan dari raja dan dari putra mahkota bahwa Indonesia adalah salah satu priotitas paling tinggi Saudi Arabia untuk melakukan kerja sama ekonomi,” tandas Menlu Retno.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi juga oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara itu, Menlu Arab Saudi didampingi oleh Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia Esam A. Abid Althagafi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
