Lepas Pekerja Migran ke Korsel, Erick Thohir: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Kelas Dua
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung penuh penciptaan lapangan kerja, termasuk dengan yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Erick mengatakan BUMN terus membantu PMI untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri.
Hal ini disampaikan Erick saat melepas 285 PMI ke Korea Selatan (Korsel) bersama Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Jakarta, Senin (6/6/2022).
“Sejak awal, saya dengan Pak Benny memberikan dorongan, pendanaan dengan BNI daripada terjebak lintah darat yang Pak Benny bilang mafia, lalu juga ketika pulang mereka sudah terdaftar di data bank sehingga mereka bisa usaha sendiri nanti,” ucap Erick.
Erick mengatakan, hingga saat ini, BNI telah membuka rekening khusus senilai Rp 1,1 triliun untuk 181 ribu PMI. Erick menyampaikan, BNI telah menyalurkan Rp 816 miliar kepada 45 ribu KUR PMI sejak 2015. Hal ini membuat BNI berkontribusi atas 95 persen penyaluran KUR nasional PMI.
BUMN melalui PT Angkasa Pura II dan Garuda Indonesia, lanjut Erick, juga memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan menyediakan PMI Lounge, sebagai jalur cepat keimigrasian khusus bagi para PMI, dan menyediakan penerbangan tambahan khusus untuk memfasilitasi penerbangan PMI ke Korsel.
“Kita pastikan jangan sampai masyarakat kita jadi masyarakat kelas dua. Kita melayani asing luar biasa, tapi masyarakat sendiri yang namanya pejuang devisa tidak kita layani, ada yang harus kita intervensi dan perbaiki,” lanjut Erick.
Oleh karena itu, Erick sejak awal meminta AP II dan Garuda Indonesia memberikan pelayanan maksimal berupa jalur khusus dan juga lounge. Erick menilai hal ini juga menjadi arahan dari Presiden Joko Widodo.
“Presiden katakan negara harus hadir dan menjaga rakyatnya. Jangan sampai justru kita menjadi negara yang menomorduakan bangsanya sendiri, kita harus memastikan kita melayani bangsa kita nomor satu,” ucap Erick.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku sangat mengapresiasi dukungan BUMN. Berkat dukungan tersebut, ucap Benny, transformasi tata kelola perlindungan sudah bergerak ke arah yang lebih baik. Benny menilai kolaborasi dengan BUMN juga menghadirkan perlakuan hormat negara kepada para pahlawan devisa.
“Perlakuan hormat ini sudah dilakukan atas bantuan BUMN karena kalau BP2MI tidak punya anggaran. Bayangkan ada pinjaman dengan bunga sangat rendah dan PMI tidak boleh lagi jual harta keluarga atau pinjam ke rentenir jika ingin keluar negeri. Negara hadir,” ujar Benny.
Benny menyampaikan fasilitas jalur khusus dan lounge di bandara juga menempatkan PMI sejajar dengan para pejabat tinggi negara. Hal ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi para pekerja migran. Benny menyebut perlakuan istimewa kepada para PMI sudah sepantasnya dilakukan mengingat sumbangsih mereka yang memberikan Rp 159 triliun setiap tahunnya untuk Indonesia.
“Keberpihakan kita juga menjadi perlawanan serius kepada mereka yang masih memberangkatkan secara tidak resmi. Rakyat diberikan pilihan dan mereka akan memilih jalan secara resmi dan diperlakukan dengan hormat,” kata Benny.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
