Connect with us

Polri Gandeng BNI dalam Pengelolaan Pembayaran STNK

Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jendral Polisi Royke Lumowa (dua kiri) dan Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati (dua kanan) sedang melakukan penandatanganan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aula Gedung National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Polri Jakarta (foto : Humas Polri)

Jakarta – Dalam rangka turut mendukung Program Kepolisian Negara Republik Indonesia dan guna mempermudah layanan pembayaran berbagai dokumen terkait kendaraan bermotor, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengembangkan jasa pengelolaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan kerja sama ini, setoran PNBP terkait kendaraan bermotor yang dikelola oleh BNI mencakup Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan, serta STNK & Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) LBN (Lintas Batas Negara).

Kerja sama tersebut ditandatangani oleh Inspektur Jendral Polisi Royke Lumowa, selaku Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Adi Sulistyowati selaku Direktur Hubungan Kelembagaan & Transaksional Perbankan BNI pagi ini di Aula Gedung National Traffic Management Center (NTMC) Korlantas Polri Jakarta, Rabu (20/12).

Dalam sambutannya, Kakorlantas Royke Lumowa menyampaikan bahwa Institusi Polri terus melakukan inovasi dalam pengelolaan PNBP nya. Salah satunya dengan menggandeng mitra bank seperti BNI. “Semua itu kami lakukan guna memberikan kemudahan dan layanan lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya, seperti dikutip dari siaran persnya yang diterima fakta.news, pada Jumat (22/12/2017).

Adi Sulistyowati menuturkan, BNI telah banyak bekerja sama dengan institusi Polri, diantaranya penerbitan dan pengelolaan Kartu Debit, Kartu Kredit, maupun Tapcash BNI-Polri Promoter, pemberian fasilitas produk konsumer, hingga  penggunaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

Selain itu, BNI juga mengelola  pembayaran secara elektronik (e-samsat), Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja (Tunkin) keluarga besar Polri, serta berbagai dukungan pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan Polri seperti mensponsori tim sepakbola BNI Bhayangkara FC, (Juara Liga 1 Indonesia tahun 2017), Dukungan BNI terhadap event Bhayangkara RUN 2017, hingga Brimob Run 2017.

Dipilihnya BNI sebagai bank pengelola PNBP STKN, NRKB, STNK-LBN dan TNKB-LBN disebabkan karena BNI mempunyai pengalaman mengelola collection sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP, seperti Kementerian Hukum & HAM untuk penerimaan pembayaran akta notaris dan pasport, Badan Pertanahan Nasional untuk pembayaran PNBP Akta Tanah,

Kemudian, BNI juga mengelola keuangan Kementerian Kominfo untuk pembayaran PNBP Frekwensi, Kementerian Keuangan/Dirjen Bea Cukai untuk PNBP Cukai, Kementerian Perhubungan/Dirjen Laut untuk PNBP jasa kepelabuhanan, Kementerian Pekerjaan Umum untuk PNBP sewa rumah negara, Kementerian Tenaga Kerja untuk pembayaran PNBP tenaga kerja asing.

“Kami sangat bersyukur BNI  dipilih menjadi mitra strategis Polri khususnya Korlantas dalam mengelola berbagai PNBP, dan atas kepercayaan tersebut kami akan senantiasa menjaganya dan terus meningkatkan layanan terbaik hingga harapan kami kedepannya, BNI dapat dipercaya untuk mengelola seluruh jenis PNBP Polri lainnya dan kami telah siap untuk menyajikan sebuah dashboard Reporting/laporan atas penyaluran PNBP tersebut yang realtime dan terintegrasi, sehingga dana PNBP tersebut akan ter-record dengan cepat dan akurat agar bisa diusulkan kembali kepada kemenkeu untuk dapat digunakan oleh institusi Polri,” papar Adi.

Untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel, BNI dapat memberikan solusi lainnya bagi Polri antara lain layanan cash management, corporate card, hingga Collection System pengelolaan PNBP.

BNI, juga siap dengan solusi untuk individu anggota Polri mulai dari kartu tanda Anggota Polri, Penyaluran Gaji dan Tunkin, Pemberian Fasilitas Kredit Rumah/BNI Griya, BNI Flexi (kredit tanpa agunan), Kartu Kredit BNI, hingga Kebutuhan Tabungan pensiunan/BNI Simpony untuk Institusi Polri.

KR

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya