Salurkan Bansos di Surakarta, Presiden Jokowi Harap Ekonomi Pulih Kembali
Surakarta – Cuaca cerah menyambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Kamis, 26 Mei 2022. Selain Taman Balekambang, Presiden dan Ibu Iriana juga mengunjungi sejumlah pasar yang ada di Kota Surakarta, mulai dari Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, hingga Pasar Harjodaksino.
Saat berada di pasar-pasar tersebut, Presiden dan Ibu Iriana menyapa para pedagang sekaligus membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Presiden berharap agar bantuan tersebut dapat meringankan beban para pedagang.
“Bantuan untuk pedagang, UMKM, untuk PKL di Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, dan juga Pasar Harjodaksino, dan juga untuk para seniman. Dan juga ada tambahan modal untuk mendorong ekonomi pulih kembali,” ucap Presiden di Pasar Mojosongo.
Salah seorang pedagang lenjongan atau jajanan manis khas Kota Surakarta bernama Rubina mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Presiden dan Ibu Iriana.
“Matur nuwun, terima kasih. Bantuannya buat nambah dagangan, nambah (bayar) kontrakan, terus menutupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Matur nuwun sanget,” tutur Rubina di Pasar Gede.
Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga sempat berbelanja telur asin, buah-buahan, serta alat-alat masak seperti centong nasi dan juga sutil ketika berkunjung ke pasar-pasar tersebut.
Rasa syukur turut dirasakan oleh Hermawan, seorang tukang becak di Pasar Gede yang bersama rekan-rekannya mendapatkan bantuan secara langsung dari Kepala Negara.
“Ini yang jadi Presiden Bapak Jokowi bisa dapat bantuan semua, rombongan abang becak semua di sekitar Solo,” ucap Hermawan.
Di Pasar Harjodaksino, Aminah mewakili para pedagang lainnya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Aminah menyebut, bantuan tersebut akan digunakan untuk menambah modal usahanya.
“Senang, buat modal. Terima kasih atas perhatiannya pada rakyat,” ucap Aminah.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana pada kunjungan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.