Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Presiden Korsel, Megawati Sampaikan Salam dari Presiden Jokowi
Seoul – Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Seol di Istana Kepresidenan Korea di Kota Seoul, pada Rabu (11/5) pagi waktu setempat. Megawati hadir setelah pada Selasa (10/5), mengikuti prosesi pelantikan Yoon Suk Yeol sebagai presiden yang baru menggantikan Moon Jae In.
Megawati didampingi oleh Dubes RI di Korsel Gandi Sulistyanto, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan Olly Dondokambey, Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri, dan Direktur Hubungan Luar Negeri DPP PDI Perjuangan Hanjaya Setiawan.
Sejak sekitar lukul 9.45 waktu setempat, Megawati sampai di kompleks istana kepresidenan Korea Selatan di Seoul. Megawati pun ditemui oleh Presiden Yoon, yang kemudian menemaninya mengisi buku tamu.
Buku tamu itu bertuliskan, “Semoga persahabatan antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan semakin erat selamanya. Salam hangat Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia”.
Setelah menuliskan buku tamu tersebut dan ditemani Presiden Yoon, kemudian Megawati digandeng Presiden Yoon untuk berfoto di hadapan wartawan. Selanjutnya, keduanya pun berjalan bergandengan menuju ruang pertemuan. Megawati duduk di sisi kanan dan Presiden Yoon di sisi kiri.
“Suatu kemuliaan bagi saya bisa bertemu dengan Ibu Megawati yang telah lama memberikan kontribusi dalam peningkatan perdamaian di semenanjung Korea,” kata Presiden Yoon.
Presiden Yoon mengatakan bahwa Megawati telah lama menjalin tali silaturahmi yang sangat erat dengan Korsel. Dan dirinya berharap agar Megawati senantiasa berkenan memberikan perhatian dan dukungan kepada Korsel.
Lebih lanjut, Presiden Yoon mengatakan Korsel dan Indonesia sama-sama telah melewati perjalanan sejarah yang berliku, dan berhasil meraih demokrasi serta mencapai perkembangan ekonomi. Pengalaman kedua negara tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kerjasama yang spesial antara kedua negara.
“Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asean yang menjadi mitra khusus atau special partner bagi Korsel. Selama setengah abad ini Indonesia dan Korsel melakukan loncatan besar di bidang kerjasama,” ujar Presiden Yoon.
Dan tahun ini, lanjutnya, Indonesia menjadi presidensi di G-20. Pada tahun depan, Indonesia memegang keketuaan KTT Asean.
“Terkait dengan dua hal tersebut, kami berharap Indonesia terus menerus dapat menunjukkan kepemimpinannya juga memberikan dukungan dan perhatian kepada Korea Selatan,” kata Presiden Yoon.
Menanggapi hal itu, Megawati lalu menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Yoon. Megawati pun menyampaikan salam dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Pada kesempatan yang sangat baik ini saya pribadi dan keluarga, dan atas nama Presiden Joko Widodo, sekali lagi ingin menyampaikan selamat atas menjadi presiden ke 20 Korea Selatan,” kata Megawati.
Ucapan Megawati itu langsung dibalas oleh Peesiden Yoon. “Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo,” katanya.
Megawati lalu bercerita bahwa dirinya ke Korsel atas seijin Presiden Jokowi.
“Dan beliau menyampaikan secara pribadi, menyampaikan salam hormat saya dan tolong sampaikan undangan pada suatu saat nanti (Presiden Yoon, red) dapat berkunjung ke Indonesia,” kata Megawati.
Merespons hal itu, Presiden Yoon kembali menyampaikan ungkapan terima kasihnya untuk Jokowi.
“Saya sangat berterima kasih dan mohon sampaikan rasa terima kasih saya kepada pak presiden (Jokowi, red),” kata Presiden Yoon.
Usai pertemuan, Presiden Yoon mengantar Megawati hingga ke dalam mobil. Mereka tampak berbincang-bincang sampai akhirnya Megawati memasuki mobil.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
