Menko Polhukam: Pemerintah Apresiasi Aparat Keamanan Kawal Aksi Unjuk Rasa
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah mengapresiasi aparat keamanan dan jajarannya mengawal pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa, Senin (11/4/2022) sudah berjalan dengan aman dan lancar.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada aparat, yang sudah bekerja keras di lapangan bersama Kapolri, Kapolda, Kepala BIN, dan seluruh jajarannya yang telah berhasil memetakan situasi sehari sebelumnya, termasuk rute, dan jumlah peserta hampir akurat dari yang dilaporkan sebelumnya kepada kami dan cara-cara penyelesaian yang humanis dilakukan dengan baik,” kata Mahfud dalam press update, melalui Kanal Youtube Kemenko Polhukam, Selasa (12/4/2022).
Menurutnya, aksi unjuk rasa sebagai bagian penyaluran hak politik di dalam negara demokrasi yang telah disepakati bersama sudah berjalan dengan aman lancar dan dapat dikatakan tidak ada insiden yang berarti.
Mahfud juga memberi aspirasi yang tinggi kepada para mahasiswa dengan berbagai elemen dan universitasnya serta perguruan tinggi yang telah menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa dengan baik. “Aprisiasi yang setinggi-tingginya,” ujarnya.
Menurut Mahfud, Pemerintah senang mendengar aspirasi disampaikan dengan baik dan pemerintah tidak pernah menghalangi apa yang dulu diperjuangkan.
“Aspirasi anda sudah kami dengar sesudah anda sampaikan secara terbuka dan kepada pimpinan DPR juga sudah menjanjikan untuk menfolowup sesuai dengan aspirasi para mahasiswa,” kata Mahfud MD.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyampaikan apa yang menimpah saudara pegiat medsos Ade Armando diakhir aksi unjuk rasa mahasiswa dimana terjadi penganiayaan yang brutal.
“Saya juga sudah meminta kepada aparat kepolisian siapapun pelakunya, apapun bentuknya, apapun apliasiasi politiknya supaya ditindak tegas secara hukum karena kalau hal-hal seperti ini kita tolelir itu akan berbahaya bagi kelangsungan negara kita,” tegas Mahfud MD.
Menurutnya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri bahwa pelaku-pelaku sudah terinditifikasi dan diminta menyerahkan diri atau akan ditangkap jika tidak menyerahkan diri.
“Kita sudah memiliki alat-alat yang lengkap untuk tahu, apakah itu drone, apakah itu CCTV berbagai sudat sudah bisa diinditifikasi dengan tidak terlalu sulit siapa-siapa yang terlibat dalam tindakan kriminal itu,” ungkapnya.
Menko Polhukam mengajak seluruh komponen masyarakat, bersama-sama mengawal agenda politik konstitusional Indonesia, yaitu diselenggarakan Pemilu Presidend dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu menyatakan siap bekerja melaksanakan Pemilu serentak 2024 dengan sebaik baiknya tentunya diharapkan akan berhasil manakala semua masyarakat yang peduli perkembangan demokrasi di indonesia turut membantu Bawaslu-KPU mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dan tertib serta taat hukum dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
“Saya baru saja menghadiri pelantikan anggota KPU dan Bawaslu dan semua menyatakan siap bekerja melaksanakan Pilpres, Pileg, Pilkada 2024 dengan sebaik baiknya,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
