Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Dalam Menghadapi KKB Papua
Bukittinggi – Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di Tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat Pemerintah untuk melakukan upaya khusus dalam penanganannya. Untuk itu, dalam menghadapi KKB, pemerintah menyiapkan langkah strategis dengan harapan persoalan KKB ini dapat ditangani dengan baik.
“Saya kira pemerintah sekarang dalam strategi menghadapi KKB ini tidak defensif pasif, tetapi defensif yang dinamis aktif,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Keterangan Pers yang disampaikan kepada awak media usai meresmikan Pembukaan Gernas BBI di Pelataran Jam Gadang, Bukittinggi, Sumatra Barat, Selasa (12/4/22).
Menurut Wapres, diperlukan adanya perubahan strategi dalam menghadapi KKB di Papua khususnya dalam menjaga keamanan masyarakat.
“Harus ada perubahan strategi dalam mengawal masyarakat, supaya mereka tidak menjadi korban,” tuturnya.
Wapres lebih jauh menuturkan bahwa strategi baru terkait pembangunan kesejahteraan di Papua saat ini sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan unsur-unsur lain yang terkait.
“Untuk membuat langkah-langkah ke depan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan Papua tidak terganggu. Jadi, keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan,” terang Wapres.
Sementara itu, menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh berbagai kelompok mahasiswa pada 11 April 2022, Wapres menanggapi bahwa pemerintah senantiasa mendengar berbagai tuntutan yang ada dan aksi demo tersebut menurutnya merupakan bagian dari aspirasi masyarakat.
“itu kan bagian dari demokrasi kita, sepanjang dilakukan dengan baik, teratur, dan tidak anarkis,” ungkap Wapres.
“Itu kan aspirasi, dan pemerintah tentu mendengar berbagai tuntutan tersebut,” imbuhnya.
Salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat yaitu terwujudnya penurunan harga minyak goreng dan bahan bakar kendaraan. Wapres menyebut bahwa pemerintah terus berusaha meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai langkah, seperti pengendalian harga dan pemberian bantuan sosial (bansos).
“Pemerintah berusaha agar minyak goreng curah masih bisa terkendali. Pemerintah juga memberikan bansos, diantaranya berupa minyak goreng. Itu salah satunya untuk meringankan beban masyarakat,” ujar Wapres.
Menutup Keterangan Pers-nya, Wapres menegaskan bahwa adanya kenaikan harga di berbagai aspek bukan hanya karena bulan Ramadan dan akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, namun disebabkan adanya kondisi ekonomi global yang tidak menentu, seperti perubahan iklim dan dampak dari perang Rusia-Ukraina.
“Akibat dari situasi ekonomi global ini, maka terjadi kenaikan harga dimana-mana. Jadi, lebaran kali ini bukan semata-mata karena lebaran yang biasanya ada kenaikan harga, tetapi ada pengaruh dari ekonomi global,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
