Keberangkatan Umrah Meningkat, Bukhori Dorong Pemerintah Tunjukan Keberpihakan
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyambut positif peningkatan pemberangkatan jemaah umrah selama Ramadan. Direktur Bina Umrah dan Haji Kementerian Agama menyebut lebih dari 80 persen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kembali aktif memberangkatkan jemaah umrah pada bulan puasa tahun ini.
“Ini adalah sinyal positif bagi kebangkitan PPIU di Indonesia yang selama dua tahun belakangan sempat terpuruk akibat kebijakan pembatasan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan pelonggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi baru-baru ini memberi napas bagi keberlanjutan bisnis penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia sekaligus menyampaikan pesan optimisme bagi penyelenggaraan haji tahun ini,” ujar Bukhori dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (9/4/2022).
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini mengingatkan, di balik peluang kebangkitan umrah bagi penyelenggara perjalanan umrah, juga tersimpan tantangan yang harus dihadapi dengan cermat. Bukhori menyarankan penyelenggara perjalanan umrah memahami dengan teliti peraturan anyar Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji dan umrah dan mengembangkan model bisnisnya agar dapat berkelanjutan dan beroperasi maksimal.
“Jika penyelenggara perjalanan umrah melakukan model operasionalnya masih konvensional, dikhawatirkan akan tertinggal. Maka yang perlu dilakukan adalah penyelenggara perjalanan umrah harus meningkatkan sarana informasi dan teknologi (IT) serta kecermatan dalam menangkap peluang dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Tidak cukup hanya menunggu kemudian melaksanakan, perlu ada kreativitas dan inovasi,” saran legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini.
Bukhori menambahkan, tantangan lain yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara perjalanan umrah adalah modal dan jaringan. Ia khawatir penyelenggara perjalanan yang tidak memiliki modal besar dan jaringan yang kuat akan tergilas dan tertinggal dari mereka yang lebih unggul, baik dari sisi permodalan, teknologi, serta koneksi bisnis di luar negeri. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah untuk proaktif menjaga keberlanjutan usaha penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia melalui kebijakan yang memihak dan melindungi. Bukhori meminta pemerintah menjaga potensi ekonomi umat Islam Indonesia ini dikelola sepenuhnya oleh umat Islam supaya tidak diambil alih pihak asing dan non-muslim.
“Jika dilihat ke depannya, Pemerintah Arab Saudi akan menetapkan umrah dengan sistem paket. Jadi, jika ingin melakukan perjalanan umrah, tidak semata-mata hanya untuk perjalanannya tetapi juga mesti disediakan akomodasinya seperti fasilitas hotel. Jika seperti ini, dikhawatirkan umat Islam yang mengelola travel umrah hanya jadi makelar saja. Jangan sampai potensi ekonomi umat ini direbut oleh pihak di luar umat Islam, misalnya oleh perusahaan-perusahaan atau fintech asing. Padahal yang namanya umrah adalah ibadah umat Islam dan sudah sepatutnya dana yang dikeluarkan untuk ibadah, manfaatnya juga dirasakan oleh umat Islam. Jadi dari umat untuk umat,” tuturnya.
Menurut Bukhori, pemerintah harus menunjukan keberpihakannya dalam hal ini. Penyelenggara perjalanan umrah perlu diberikan akses untuk mengetahui jaringan-jaringan di Arab Saudi. Bahkan, jika perlu diberikan bantuan terkait akses permodalan supaya peluang jemaah umrah bagi penyelenggara perjalanan umrah ini tidak hanya membuat mereka menjadi makelar yang mencari uang semata. “Maka, sebelum bantuan dari pemerintah itu tiba, penyelenggara perjalanan umrah sebaiknya sudah mulai berinisiatif membangun jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan serta menumbuhkan inovasi supaya tidak tertinggal zaman,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
