Resmikan Politeknik Unhan di NTT, Presiden Jokowi: Pembangunan SDM Fondasi Indonesia Maju
Belu – Presiden Joko Widodo meresmikan Politeknik Dr. Aloysius Benedictus Mboi, Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis, 24 Maret 2022. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) di seluruh Tanah Air merupakan fondasi untuk Indonesia Maju.
“Pembangunan SDM adalah fondasi untuk Indonesia Maju. Karena itu, pelayanan pendidikan harus tersebar secara merata di seluruh penjuru Tanah Air, bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik di kawasan perbatasan, sampai dengan pulau-pulau terdepan, dan juga memiliki kualitas yang baik,” ucap Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menuturkan bahwa pendidikan menjadi kunci perubahan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan dapat menggerakkan ekonomi suatu daerah.
“Dengan pendidikan dan keterampilan bisa menjadi bekal dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga, serta menggerakkan ekonomi daerah, ini yang penting,” tutur Kepala Negara.
Dengan keberadaan kampus tersebut, Presiden berharap keterampilan anak-anak muda di daerah sekitar dapat terus meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha.
“Dengan bekal pendidikan dan pelatihan operasional di politeknik ini kita akan memiliki anak-anak muda yang terampil, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, bagi yang menjadi wirausaha juga akan bisa menciptakan lapangan kerja baru,” ucap Presiden.
Di samping itu, Presiden juga berharap agar kehadiran kampus tersebut mampu menciptakan talenta-talenta unggul yang mencintai Tanah Air serta memberikan kontribusi besar bagi kemajuan daerah dan Indonesia. Presiden pun meminta agar seluruh civitas academica dapat bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut.
“Agar dapat memenuhi harapan masyarakat dan bisa melahirkan talenta-talenta hebat di Atambua, di Belu, maupun di NTT dan lebih luas lagi di negara kita Indonesia,” tutur Presiden.
Untuk diketahui, Politeknik Ben Mboi dibangun pada lahan seluas 141 hektare dan saat ini sudah mempunyai jumlah kadet mahasiswa sebanyak 175 orang yang terdiri dari 79 Putra dan 96 Putri. Sebanyak 70 persen mahasiswanya berasal dari NTT dan 30 persen dari berbagai provinsi di luar.
Kegiatan belajar mengajar di kampus ini sudah dimulai sejak 30 Agustus 2021 dengan jumlah 47 dosen pengajar. Adapun tujuh program studi (prodi) yang dimiliki kampus ini antara lain Prodi Budidaya Pertanian Lahan Kering, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan, Prodi Budidaya Ternak, Prodi Perikanan Tangkap, Prodi Pengolahan Hasil Laut Perikanan, Prodi Permesinan Kapal, dan Prodi Budidaya Ikan.
Politeknik Dr. Aloysius Benedictus Mboi juga telah menjalin kerja sama perkuliahan dengan 25 instansi perguruan tinggi dan dunia usaha maupun dunia industri dari seluruh tanah air. Masa perkuliahan di kampus ini pun hanya akan ditempuh selama tiga tahun.
Dengan daya tampung kampus yang hanya bisa menampung 170 mahasiswa, ke depan akan dibangun barak dan kelas tambahan sehingga nantinya mempunyai daya tampung 525 mahasiswa dan memiliki kapasitas untuk tiga angkatan perkuliahan.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Belu Agustinus Taolin, dan Rektor Universitas Pertahanan Laksdya Amarulla Octavian.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
