Pimpin Pertemuan COVAX AMC EG, Menlu RI Kembali Tekankan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Global
Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi kembali menekankan pentingnya upaya untuk mendorong kesetaraan vaksinasi global. Pernyataan ini disampaikan oleh Retno saat memimpin pertemuan pertama COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC EG) di tahun 2022, Selasa (15/03/2022).
“Angka kasus dan kematian mingguan akibat COVID-19 terus menurun di sebagian besar kawasan di dunia. Vaksinasi global juga terus berlanjut, lebih dari 10,9 miliar dosis vaksin yang telah disuntikkan di seluruh dunia. Kita harus menggunakan momentum ini untuk memperkuat upaya mengakhiri pandemi,” ujar Retno.
Setelah mandat sebagai Co-Chair COVAX AMC EG diperpanjang hingga akhir 2022, Menlu RI kembali bertindak sebagai Co-Chair, bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia dalam pertemuan COVAX AMC EG ke-8 ini.
Saat memimpin sesi ke-2, yang membahas update mengenai varian Omicron dan efektivitas vaksin, Retno menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengupayakan agar seluruh negara dapat mencapai target vaksinasi yang telah ditetapkan oleh WHO.
Tingkat vaksinasi di sejumlah negara belum mencapai 10 persen, padahal hanya 3,5 bulan lagi menuju pertengahan tahun 2022. Oleh karena itu, upaya penyetaraan akses terhadap vaksin harus dilipatgandakan.
Menlu juga menyampaikan pentingnya bantuan terkait kapasitas pelaksanaan vaksinasi. Masih banyak negara yang memerlukan bantuan dalam hal ini.
Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan WHO menyampaikan bahwa varian Omicron saat ini mendominasi persebaran kasus COVID-19 di dunia, dengan persentase mencapai 99,7 persen dari 427.152 spesimen yang dites. Dampak klinis dari varian Omicron terpantau lebih ringan dari varian Delta, sementara vaksin-vaksin yang tersedia telah terbukti efektif terhadap varian Omicron.
Meski demikian, perwakilan WHO mengimbau seluruh negara untuk tetap waspada. Meski varian Omicron menimbulkan gejala lebih ringan dari Delta, tapi angka kematian saat ini sama dengan pada saat gelombang Delta.
Hasil penelitian terkait efektivitas vaksin juga menunjukkan bahwa booster vaksin memiliki efektivitas 80-90 persen untuk mencegah hospitalisasi dan gejala berat.
COVAX AMC merupakan mekanisme global yang bertujuan menyalurkan vaksin secara gratis kepada negara anggotanya, yaitu 92 negara berpendapatan menengah ke bawah dan berpendapatan rendah. Hingga tanggal 11 Maret 2021, Indonesia telah menerima 34.631.500 dosis vaksin dari mekanisme COVAX AMC ini. Sementara 64.508.205 dosis vaksin juga telah diterima melalui mekanisme COVAX dose-sharing.
Sepanjang 2021, COVAX telah berhasil mengumpulkan pendanaan senilai 10,8 miliar Dolar AS, melebihi target yang awalnya ditentukan. Dana tersebut telah dimanfaatkan untuk menyalurkan 1,34 miliar dosis vaksin, termasuk 1,08 miliar dosis kepada negara anggota AMC melalui COVAX Facility. Saat ini, 49 persen populasi negara AMC telah mendapat setidaknya satu dosis vaksin, sementara 39 persen populasi telah mendapat vaksinasi lengkap.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.