Menpora Pastikan Pemerintah Dukung Penuh Kemajuan ESports Indonesia
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik (Menpora RI), Zainudin Amali memastikan pemerintah melalui Kemenpora memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan ESports di Indonesia. Hal ini disampaikan Menpora Amali saat meninjau Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) Tim ESports Indonesia SEA Games 2021 Vietnam di Jeep Station Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Senin (7/3/2022).
Menpora Amali pun berharap 128 peserta yang mengikuti Pelatnas ini dapat menorehkan prestasi.
“Kemenpora akan selalu memberikan dukungan kepada pengurus ESports Indonesia dan perkembangan cabang olahraga ESports di Tanah Air. Kita mensupport terus, pastikanlah prestasi demi prestasi bisa ditunjukan, maka tentu dukungannya akan makin bertambah,” kata Menpora Amali.
Menurut Menpora Amali, salah satu bentuk dukungan dirinya terhadap perkembangan ESports Indonesia yakni dengan menjadikan Esports sebagai cabang olahraga Pelatnas SEA Games 2021 yang pertama dikunjunginya.
“Jadi saya belum berkunjung ke cabang olahraga lain yang sekarang sedang Pelatnas. Kunjungan pertama saya ke Pelatnas ESports, mudah-mudahan itu akan terjawab dengan prestasi, semangat terus untuk Indonesia yang makin maju,” harap Menpora Amali.
Menpora Amali juga memberikan motivasi dan semangat kepada atlet. Dia mengingatkan bahwa 128 yang hadir di Pelatnas tersebut merupakan yang terbaik dari seluruh peserta yang ikut di seluruh Indonesia.
“Bayangkan dari sekian banyak atlet ESports yang ada di Indonesia hanya ada 128 yang terundang ke tempat Pelatnas ini, berarti kalian orang-orang terpilih dan orang-orang hebat,” kata Menpora Amali.
Disamping itu, Menpora Amali menyampaikan bahwa tujuan para atlet tersebut berada di Pelatnas tidak lain untuk membuat 270 juta rakyat Indonesia bangga dengan torehan prestasi di SEA Games yang digelar di Hanoi, Vietnam mendatang.
“Itu utamanya, bagaimana 270 rakyat Indonesia menjadi bangga, kalian harus berprestasi, kembali ke Tanah Air membawa medali,” ucapnya.
Terlebih, PBESI telah memberikan fasilitas yang lengkap dan lebih baik dari Pelatnas SEA Games beberapa waktu yang lalu, mulai dari akomodasi, tempat latihan, internet bahkan nutrisi atlet diperhatikan.
“PBESI sudah menyiapkan fasilitas yang lengkap, harus kalian balas dengan prestasi di training camp di tempat yang bagus, nutrisi yang bagus, ada pelatih asing, masa pulang-pulang medalinya sedkit,” tukasnya.
Menpora Amali pun berpesan agar 128 atlet ini menunjukan kerja keras, disiplin dan mematuhi semua perintah dan instruksi pelatih. Sebab, meski ada yang tidak terpilih dalam SEA Games tahun ini, tapi kedepannya masih banyak kejuaraan dunia Esports yang bisa diikuti.
“Saya mau tanya kepada atlet dan pelatih, sanggup tidak memenuhi janji tim dan manajer. Jadi yang kalian pikirkan, kalian punya misi atas nama seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya misi dari Ketua Harian, PB ESI, Ketum, Manajer bukan tetapi kalian datang atas nama lebih dari 270 juta rakyat Indonesia,” katanya mengingatkan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
