Connect with us

Penghargaan Tiga PROPER Emas untuk Kinerja Beraspek Lingkungan Hidup

Dirut Pertamina menerima PROPER Emas dari Wapres Jusuf Kalla(foto ; Biro Setwapres)

Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), berhasil meraih tiga emas dari 11 emas yang diraih oleh seluruh unit bisnis dan anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Raihan 3 emas ini, dalam keikutsertaan di Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Tahun ini, PHE berhasil memperoleh  peringkat Emas untuk kegiatan operasi eksplorasi dan produksi di Blok West Madura Offshore (PHE WMO), Blok Offshore North West Java (PHE ONWJ), dan di Blok Jambi Merang (JOB Pertamina Talisman Jambi Merang/JOB PTJM).

Ketiga Penghargaan PROPER ini, diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla kepada President Director & CEO PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik, President Director PT Pertamina Hulu Energi, R. Gunung Sardjono Hadi, dan General Manager JOB PTJM, Indra Shahab di Jakarta. Penghargaan itu diserahkan melalui acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Lingkungan PROPER, yang dilaksanakan di Gedung II, Istana Wakil Presiden RI pada Senin (18/12/2017).

Setelah mendapatkan dua PROPER Emas pada tahun lalu, R. Gunung Sardjono Hadi mengatakan, melalui PHE WMO dan JOB PTJM, PHE bertekad untuk terus memberikan kinerja PROPER yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.  PHE WMO dan JOB PTJM, sebelumnya secara berturut-turut sejak tahun 2014 berhasil mendapatkan PROPER Hijau, dan tahun 2016 akhirnya berhasil memaksimalkan kinerjanya dalam kegiatan lingkungan hidup dan kemasyarakatan dengan nilai yang sangat memuaskan, dan mendapatkan PROPER Emas.

Tahun 2017 ini menjadi sangat penting, karena PHE ONWJ juga berhasil menambahkan koleksi penghargaan PROPER Emas bagi Perusahaan setelah sebelumnya secara berturut-turut mendapatkan PROPER Hijau sejak tahun 2015. “Karena itu, kami sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung program dan langkah kami untuk bisa meraih PROPER Emas,” tutur Gunung.

Tujuan dilakukannya program ini, mendorong perusahaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi; dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Sementara itu, PROPER Emas diberikan kepada  penanggung  jawab  usaha dan  kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan  keunggulan  lingkungan  (environmental excellency) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Untuk meraih PROPER Emas, ada beberapa aspek penilaian terhadap PHE, di antaranya, karena memiliki sistem manajemen lingkungan yang handal, mempunyai program konservasi energi dan sumber daya alam, program efisiensi energi. Selain itu, juga karena memeiliki pengelolaan limbah B3 yang handal, pengelolaan limbah domestik yang handal, mempunyai arah kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam kesempatan yang sama Gunung menegaskan, capaian ini didukung oleh kegiatan pengembangan masyarakat unggulan di ketiga blok tersebut, antara lain: Taman Konservasi dan Pendidikan Mangrove di Labuhan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jatim di PHE WMO;  Pemberdayaan Anak Jalanan melalui Ekonomi Kreatif di PHE ONWJ; serta Sekolah Cinta Bumi di JOB PTJM.

Penilaian untuk meraih PROPER Emas tahun ini, dilakukan melalui tiga tahap, yaitu verifikasi persyaratan untuk Biru dan verifikasi Hijau yang dilakukan di Jakarta oleh tim dari KLHK dibantu oleh pihak ketiga, serta untuk verifikasi Emas dilakukan peninjauan lapangan oleh Dewan Tim Penilaian PROPER.

Dalam perspektif ke depan, PHE diharapkan dapat terus melaksanakan program konservasi energi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta upaya-upaya yang nyata untuk pengurangan emisi dan peningkatan program pengembangan masyarakat.

PHE, menurut Gunung, akan terus mendukung semua Anak Perusahaan yang memiliki komitmen kuat dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari proses bisnis yang bertanggung jawab. “Komitmen kami kepada lingkungan hidup dan sosial tak pernah berubah dan kami jalankan secara konsisten,” pungkas Gunung.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali

Oleh

Fakta News
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024). Foto: DPR RI

Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.

“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.

“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.

Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.

“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.

Baca Selengkapnya

BERITA

ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif

Oleh

Fakta News
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Ketua BURT DPR RI, Agung Budi Santoso dalam foto bersama usai Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.

“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.

“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.

Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.

“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).

“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.

Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.

“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.

Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.

“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.

Baca Selengkapnya