Presiden Jokowi Bertemu Delegasi Bank Dunia di Istana Merdeka
Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 Februari 2022. Mereka adalah Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V. Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pertemuan membahas beberapa hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia, transisi energi, lingkungan, penanganan pandemi Covid-19, hingga isu-isu kawasan.
“Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya selepas pertemuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurut Sri, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.
“Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’ itu bisa betul-betul terjadi di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, dalam perbincangan juga dibahas mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan nationally determined contribution (NDC) Indonesia. Namun, Sri Mulyani melanjutkan, untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.
“Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik,” paparnya.
“Tadi Presiden menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun, untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting,” tambahnya.
Selanjutnya, pembicaraan juga membahas mengenai ketahanan pangan dunia. Menurut Menteri Keuangan, Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.
“Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu,” ungkapnya.
Dalam bidang lingkungan, Bank Dunia juga memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.
“Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan,” tambahnya.
Di samping itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti situasi di Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.
“Masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia,” imbuh Menkeu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
