Menperin: Kinerja Industri Otomotif Bangkit Di Tengah Pandemi, Tumbuh 17,82 Persen
Jakarta – Industri otomotif di tanah air semakin menunjukkan geliatnya di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang masih melanda. Hal ini tercermin dari laju produktivitas kendaraan yang tetap terjaga dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor, yang juga berdampak pada akselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Industri alat angkut tumbuh luar biasa, mencapai dua digit pada tahun 2021, yaitu sebesar 17,82%. Sektor otomotif ini sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan industri manufaktur dan ekonomi nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Karawang, Selasa (15/2).
Pada kesempatan tersebut, Menperin mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara Pencapaian Produksi Ekspor ke Dua Juta Unit dan Pelepasan Ekspor Perdana Ke Australia dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia TMMIN). Dalam laporannya kepada Presiden, Menperin menyampaikan, hal tersebut merupakan salah satu milestone bagi kebangkitan produk otomotif Indonesia yang sesuai standar produk global.
Menurut Menperin, sama halnya dengan ekspor ke Jepang, ekspor produk mobil ke Australia terkenal memiliki spesifikasi yang ketat, misalnya terkait spesifikasi bahan bakar, emisi, dan keamanan, menandakan industri otomotif Indonesia telah memiliki daya saing yang tinggi, sehingga produknya diminati di berbagai pasar mancanegara.
“Dengan demikian, setelah menembus pasar Australia, Indonesia sudah ekspor ke empat benua di dunia, yaitu Amerika, Afrika, Asia, Australia,” imbuhnya.
Dengan rantai nilai yang terbentang luas, industri otomotif nasional memiliki nilai forward linkage sebesar Rp35 triliun dan nilai backward linkage sebesar Rp43 triliun pada tahun 2021. “Untuk Toyota sendiri memiliki nilai forward linkage senilai Rp19,7 triliun dan nilai backward linkage senilai Rp16,1 triliun. Jadi yang disumbangkan Toyota hampir 40% dari total akumulatif industri manufaktur,” ujarnya.
Agus menyampaikan, pihaknya bertekad memacu sektor industri untuk terus meningkatkan investasi, nilai tambah, dan melakukan perluasan pasar ekspor, termasuk membuka pasar-pasar ekspor baru, di antaranya adalah Australia.
“Hal ini sesuai dengan arahan dan penugasan dari Bapak Presiden, yang menyampaikan pentingnya hal-hal tersebut,” tuturnya.
Terkait nilai investasi, industri otomotif tercatat merealisasikan sebesar Rp22,5 triliun pada tahun 2021, naik 220% dibanding capaian penanaman modal tahun 2020. Sementara itu, komitmen Toyota Group akan menambah investasi sebesar Rp28,3 triliun sampai tahun 2024.
Mengenai peningkatan nilai tambah, Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pendalaman struktur industri otomotif, sehingga nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau local purchase dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia semakin meningkat.
“Saat ini, local purchase kendaraan roda empat atau lebih yang diproduksi di Indonesia rata-rata 20-80%. Namun dapat kami laporkan bahwa seluruh produksi dari Toyota sudah memiliki local purchase atau lokal konten sebesar 75%. Jadi, merek boleh Toyota, tetapi sebetulnya produk dalam negeri,” papar Menperin.
Untuk perluasan pasar ekspor, khususnya pangsa pasar ekspor produk otomotif Indonesia telah mampu menembus lebih dari 80 negara dengan kinerja ekspor tahun 2021 tercatat sebanyak 294 ribu unit kendaraan CBU dengan nilai sebesar Rp52,90 triliun, serta sebanyak 91 ribu set CKD dengan nilai sebesar Rp1,31 triliun, dan 85 juta pieces komponen dengan nilai sebesar Rp29,13 triliun.
“Secara khusus ekspor produk TMMIN pada tahun 2021 sebanyak 119 ribu unit kendaraan atau sekitar 40% dari total ekspor otomotif Indonesia ke luar negeri. Alhamdulillah, Bapak Presiden bisa hadir untuk melepas pengiriman ekspor perdana ke Australia yang juga disertai beberapa produk diekspor ke Filipina dan Jepang,” ungkap Agus.
Menperin pun memberikan apresiasi kepada PT TMIIN yang akan menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor dari semua produk-produknya dengan teknologi dan standar tinggi. “Selain itu, PT Toyota juga telah menyampaikan komitmennya untuk memproduksi beberapa jenis kendaraan elektrifikasi, yang akan diawali dengan produksi Kijang hybrid. Tentunya kami akan terus mendukung dan mendorong percepatan produk elektrifikasi atau kendaraan listrik murni,” tandasnya.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan industri otomotif melalui beragam stimulus. Karenanya, Menperin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas segenap dukungan serta arahan yang ditujukan untuk membangkitkan pelaku industri otomotif di tengah pandemi, terutama melalui pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).
“Hasil kebijakan PPnBM DTP terbukti mampu menopang pertumbuhan dan peningkatan produksi kendaraan dan mampu menghindarkan terjadinya PHK pada sektor industri otomotif, khususnya sektor IKM,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pandemi bukan hanya menghadirkan ujian dan tantangan bagi semua pihak, utamanya bagi dunia usaha atau pelaku industri.
“Pandemi ini juga membuka untuk kita bisa mengambil peluang dan kesempatan yang ada, baik itu mengambil peluang pasar-pasar baru, yang peluang itu telah terbukti diambil oleh PT TMMIN dengan ekspor perdananya ke Australia,” paparnya.
Karena itu, Kepala Negara mengapresiasi kepada PT TMMIN karena produknya berupa Toyota Fortuner berhasil tembus ke pasar Australia.
“Keberhasilan ini juga didukung dari SDM-SDM Indonesia yang memiliki kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor, khususnya dalam memproduksi mobil. Sebab, harus sangat teliti, cermat, dan hati-hati karena ini menyangkut keselamatan orang,” ujarnya.
Presiden pun memberikan apresiasi kepada upaya Menteri Perindustrian dalam terus mendorong ekspor mobil hingga mencapai 80-an negara di empat benua.
“Yang saya senang juga bahwa kandungan lokalnya, TKDN sudah lebih dari 75 persen. Artinya, banyak komponen atau spare part, dan juga aksesoris-aksesoris yang ada di dalam mobil itu disuplai dari industri-industri UKM kita. Ini juga sangat baik untuk menghidupkan usaha-usaha kecil, yang ada di negara kita,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
