Ganjar Bersama Komnas HAM Siapkan Tiga Agenda Penyelesaian Maslaah di Desa Wadas
Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan tiga agenda bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam rangka penyelesaian masalah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo.Hal itu disampaikan, usai bertemu dengan anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (11/2). Tiga agenda yang dimaksud yakni evaluasi teknis, pendekatan dan pemulihan kondisi warga.
“Kita evaluasi secepatnya, pertama tentu kami akan mengevaluasi tehnis. Kedua adalah cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan dan ketiga soal bagaimana kita menyiapkan kondisi masyarakat agar kembali guyub rukun,” terang Ganjar usai pertemuannya dengan Beka.
Dia mengatakan, evaluasi teknis yang dilakukan antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan. Evaluasi melibatkan juga Balai Besar Sungai dan Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang mengerjakan.
“Kemudian yang kedua, agar nanti tidak (ada) cara-cara kekerasan. Tidak boleh lagi dan polda juga sudah setuju juga,” ujarnya.
Ketiga, lanjut Ganjar, adalah memperbaiki kondisi psikologis warga di Wadas agar kembali rukun. Sebab ia mendapat informasi bahwa terjadi perundungan di tengah warga antara yang pro dan kontra.
“Sudah jangan (lanjutkan). Insyaallah kita akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak) mau diajak, masuk itu bagus. Nanti dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga kita minta untuk masuk,” jelasnya.
Untuk itu, Ganjar dalam waktu dekat juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas untuk membangun komunikasi dengan warga di sana. “Kita juga akan coba ngobrol dengan warga sehingga betul-betul mereka nyaman bisa berkomunikasi,” ujarnya.
Di kesempatan itu juga turut hadir, Tokoh Nahdatul Ulama Imam Aziz. Atas masukan-masukan Komnas HAM yang diberikan padanya terkait permasalahan di Wadas, Gubernur mengatakan dirinya sangat berterimakasih.
“Tentu saya senang karena ada Mas Beka dari Komnas yang selalu memberikan masukan koreksi, terus mas Imam sebagai tokoh masyarakat juga menjadi pendamping menurut saya bagus sehingga komunikasi bisa baik,” jelasnya
Bagi Ganjar, yang terpenting adalah menyiapkan informasi sebaik-baiknya yang bisa disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami warga Wadas. Ganjar berharap pertemuan tersebut bisa meredakan ketegangan yang sempat ada.
“Tadi pesannya informasi harus gamblang dan gampang dicerna oleh masyarakat sehingga mereka tidak multi interpretasi. Kita lagi siapkan, saya ingin segera ketemu dengan masyarakat yang ada di sana (Wadas),” ujarnya.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengapresiasi sikap Ganjar yang komitmen untuk menyelesaikan permasalahan di Wadas dengan baik. Komnas HAM, kata Beka, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan warga Wadas.
“Pak Gubernur komit untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur,” kata Beka.
Tidak hanya Gubernur, kesediaan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi untuk menarik pasukan di Wadas juga mendapat apresiasinya.
“Kami tadi juga sampaikan dengan situasi atau relasi sosial yang merenggang ini harus ada upaya luar biasa supaya mereka jadi rekat kembali, persaudaraan dan kemanusiaannya terus terbangun,” tandas Beka.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.