Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Infrastruktur Jalan untuk Tunjang Kegiatan Produksi
Karo – Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kebutuhan infrastruktur jalan yang baik untuk menunjang kegiatan produksi di suatu daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau kegiatan penanganan Jalan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan akses menuju kawasan penghasil jeruk, Kampung Jeruk, pada Jumat, 4 Februari 2022.
“Setelah melihat di lapangan yang namanya kebutuhan jalan yang baik itu sangat sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini lima ribu, ongkos kirimnya delapan ribu. Ga sambung nanti,” ujar Presiden dalam keterangannya di Kampung Jeruk usai peninjauan.
Presiden Jokowi berharap kegiatan penanganan Jalan Liang Melas Datas, Kabupaten Karo ini dapat membantu meringankan biaya logistik produksi jeruk di kawasan tersebut, sehingga harga jeruk yang dihasilkan para petani lokal dapat bersaing dengan jeruk impor.
“Kita harapkan dengan adanya perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya menjadi terutama untuk ongkos logistik, biaya logistik menjadi jatuh, akhirnya jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor,” ungkap Presiden.
Selain menurunkan biaya logistik, perbaikan jalan produksi juga dinilai akan meningkatkan keuntungan bagi para petani. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya memperbaiki jalan-jalan produksi sehingga harga komoditas dalam negeri menjadi lebih kompetitif.
“Sudah dihitung oleh Menteri PU tadi kita butuh kira-kira 40 ribu kilometer jalan-jalan produksi yang memang harus kita perbaiki, kita bangun, agar struktur biaya, terutama biaya logistik menjadi jatuh di harga yang betul-betul normal,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk memperbaiki kemasan dan citra dari setiap komoditas yang dihasilkan para petani di Tanah Air sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
“Saya minta agar ini mulai dilakukan pengemasan yang lebih baik, membangun branding-nya lebih baik, ada di setiap jeruk QC check, semuanya akan mengangkat harga produk-produk petani kita,” ucap Presiden.
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penanganan Jalan Liang Melas Datas sepanjang 37,2 kilometer tersebut akan membutuhkan biaya sebesar Rp164,8 miliar dengan masa pelaksanaan Tahun Anggaran 2022-2023.
Melalui peningkatan struktur jalan tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dalam mempercepat waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, dan mempermudah pengangkutan komoditas pertanian. Selain itu, diharapkan juga dapat mendukung pengembangan Kawasan Liang Melas Datas dan sekitarnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.
Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, serta Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang.
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.