Saat Ganjar Kunjungi Keluarga Jongkis, Serumah 14 Orang, Tiga Agama
Semarang – Sepetak rumah berukuran 3×4 meter itu nyelip di antara rumah-rumah gedong di Kawasan Pecinan Semarang. Sesak untuk ditinggali, tapi rumah Nyonya Jongkis itu penuh kelapangan toleransi.
Ya, di rumah itu tinggal 14 orang. Jongkis dan suaminya yang keturunan Tionghoa beragama Islam. Sedangkan dua anaknya beragama Kristen dan Buddha, serta cucu-cucu Jongkis yang ikut agama orang tuanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengunjungi keluarga Tionghoa itu, Selasa (1/2/2022). Di hari raya Imlek, Ganjar gowes berkeliling Pecinan. Meninjau ibadah di Kelenteng Tay Kak Sie dan meninjau vaksinasi booster yang digelar Walubi. Setelah itu Ganjar silaturahmi ke rumah warga Tionghoa yang hidup jauh dari berkecukupan.
Keluarga Jongkis, di Jalan Sekolan, Kampung Purwodinatan, menjadi pemberhentian pertama. Saat Ganjar datang, hanya ada Jongkis dan anak serta cucu-cucunya. Gunadi, suami Jongkis sedang bekerja.
“Bapak tukang kunci di Jalan Kartini,” tutur perempuan 59 tahun itu.
Jongkis bercerita, tinggal di Pecinan sejak 1981. Rumah itu peninggalan mertuanya. Ada dua lantai di rumah itu. Bagian atas sama kecil dan sumpeknya dengan lantai bawah. Jelas untuk tidur harus berbagi. Tiga orang di lantai satu dan empat di lantai dua.
“Cucu biasa tidur di rumah tetangga,” katanya.
Semakin ngobrol lama, Ganjar makin kagum. Keluarga itu wujud nyata toleransi dan kerukunan beragama. Setiap tahun, mereka merayakan hari besar tiga agama.
“Tentu soal kelayakan harus ditata, ini kondisi yang butuh di antara kita saling peduli dan membantu. Menarik juga, di rumah ini agamanya banyak, mereka hidup rukun bersama-sama,” kata Ganjar.
Dari Kampung Sekolan, Ganjar menuju Jalan Inspeksi Wot Gandul. Ada rumah Keluarga Agus Sugiyanto di sana. Rumah di pinggir sungai itu juga sama sempitnya, meski ditinggali lima orang saja.
Ganjar juga mengunjungi rumah Ibu Katrin di Kampung Plampitan. Kelucuan terjadi ketika anak Katrin memberi tahunya bahwa Ganjar datang. Katrin malah celingukan. Ia tak mengenali Ganjar yang memakai helm dan masker.
“Lha mana nggak ada. Pak Ganjar kan rambutnya putih,” tambahnya.
Suasana pun jadi ger-geran. Setelah Ganjar membuka helm, Katrin baru sadar orang yang dicarinya ada di depannya.
“Lha ini. Wah pak aku mbok dirangkul,” tutur bu Katrin pada Ganjar yang langsung merangkulnya.
Seperti di rumah Jongkis dan Agus, Ganjar juga menyerahkan satu kardus berisi sembako pada Katrin. Ia mengucapkan selamat Imlek kepada para keluarga Tionghoa itu.
“Pak matur nuwun, biasane cuma liat di TV, ini bisa ketemu langsung. Terima kasih sudah dibantu,” ujar Katrin.
Ganjar juga sempat menengok pelaksanaan vaksinasi booster di halaman Kelenteng Tay Kak Sie Semarang. Penerima vaksin booster adalah jemaat atau warga Tionghoa yang biasa sembahyang di kelenteng tersebut.
“Saya terima kasih karena pelaksanaan upacaranya lancar, umat yang beribadah tertib. Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik ya, dan mudah-mudahan doa-doa mereka terkabul. Terima kasih dari Polda dan Walubi, melakukan vaksin booster kepada mereka dan lebih banyak lansia. Terima kasih sehingga masyarakat di sini bisa diboosting. Imleknya damai, tertib dan jaga prokes,” tandas Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
