Bangkitkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja, Kemenparekraf Luncurkan Program Pendampingan Desa Wisata
Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program pendampingan desa wisata yang akan memberikan pendampingan bagi pengelola-pengelola desa wisata. Khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di desa wisata sehingga dapat memberikan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan bagi wisatawan.
Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara “Rapat Koordinasi dan Kick Off Pendampingan Desa Wisata” di Pullman Hotel, Kamis (20/1/2022), mengatakan, desa wisata memiliki kekuatan yang besar untuk membangun Indonesia sehingga mendorong terwujudnya kebangkitan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja.
“Tentu fondasi utamanya adalah sumber daya manusia, karenanya hari ini kita mulai pendampingan SDM desa wisata,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Dalam program ini Kemenparekraf tidak berjalan sendiri, namun berkolaborasi dengan 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah tanah air.
Program ini merupakan salah satu wujud kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini adalah para pengelola desa wisata.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, dari hasil kunjungannya ke-75 desa wisata selama tahun 2021, ia mendengar langsung aspirasi masyarakat akan kebutuhan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM.
“Saya melihat kebutuhan masyarakat adalah peningkatan SDM, bukan hanya digitalisasi untuk bisa berjualan produk ekonomi kreatif, tapi bagaimana SDM ini bisa memberikan suatu pengalaman yang menarik dan kenangan terindah dalam kunjungan wisatawan ke desa wisata,” kata Sandiaga.
Melalui pendampingan ini para pengelola desa wisata diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Ia ingin desa wisata dapat menyambut wisatawan sama seperti ketika para pelancong datang ke destinasi wisata unggulan. Seperti bagaimana penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang terintegrasi ke aplikasi PeduliLindungi.
Selain itu juga dengan kenyamanan dan keamanan yang sama dengan di hotel ketika mereka menginap di homestay desa wisata. Tidak perlu mewah, tapi sesuai dengan standardisasi yang ada.
“Di tahun 2021, saat pariwisata mengalami banyak tantangan, kunjungan wisatawan desa wisata berdasarkan data yang kami terima, meningkat 30 persen. Oleh karena itu harus kita gunakan momentum ini untuk kebangkitan kita bersama dan pemulihan ekonomi kita pascapandemi,” ujarnya.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, menjelaskan, program pendampingan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 28 Februari 2022. Para pendamping yang mewakili komunitas akan live in selama 2 minggu di desa wisata untuk memberikan pendampingan yang akan difokuskan pada tahapan coaching, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
“Jadi mereka akan melakukan pendampingan secara serentak di 87 desa wisata yang tersebar di 22 provinsi tanah air,” kata Wisnu.
Terdapat dua modul yang akan menjadi dasar pendampingan, yang pertama modul Sadar Wisata yang meliputi Sapta Pesona, Pelayanan Prima dan CHSE, dan yang kedua adalah modul Pengembangan Potensi Produk Pariwisata yang meliputi Exploring, Packaging dan Presentation dimana pengelola desa wisata dapat belajar bagaimana mengeksplorasi, mengemas dan mempresentasikan produk wisata unggulan desa wisatanya,” kata Wisnu.
Program pendampingan ini merupakan tidak lanjut dari berbagai program pelatihan yang telah berjalan di tahun 2021. Mulai dari pelatihan kompetensi, gerakan sadar wisata, maupun gerakan usaha kreatif.
Wisnu menjelaskan, pendampingan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Kemenparekraf/Baparekraf dalam menghadirkan 244 desa wisata maju hingga tahun 2024.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
