Mencetak Pengusaha Tangguh dan Berdaya Saing, L’ambiance dan KAPT Latih Anak Magang Furniture Penguatan Skill Software CNC
Salatiga – Perusahaan furnitur L’ambiance bekerjasama dengan Polifurneka (Politeknik Furrniture Kendal) dan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) sejak tanggal 17 sampai 29 Januari 2022 mengadakan pelatihan program autocad untuk pengoperasian mesin-mesin Computer Numerical Control (CNC) furniture kepada para peserta magang furniture di L’ambiance, Salatiga.
Adapun pelatihan tersebut merupakan bagian dari proses magang selama enam bulan pada kegiatan “Program Peningkatan Ekonomi Umat di Tengah Pandemi Covid-19 dan dalam Menghadapi Era 4.0” di L’ambiance yang telah dibuka sejak 3 bulan yang lalu pada awal bulan Oktober 2022.
Selain pelatihan program Autocad, para peserta magang yang terdiri dari para santri pondok pesantren yang berasal dari pulau Jawa dan masyarakat basis dampingan KAPT tersebut sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan pembahanan dan proses produksi furniture.
Pemilik dan Direktur CV L’Ambiance Edi Suwito mengatakan di era Industri 4.0 saat ini, munculnya pengusaha yang mandiri menjadi tantangan tersendiri, hal tersebut menjadi bagian penguatan ekonomi umat agar ketika ekonomi umat kokoh tidak mudah terseret dalam arus idiologi transnasional yang dapat mengancam keutuhan NKRI dan menggeruas idiologi pancasila.
“Target sasaran saya dengan adanya pelatihan penguasaan ini agar kedepannya para santri dapat dibekali ketrampilan yang membuat mereka menjadi pengusaha mandiri disektor industri furniture, untuk itu kami berterima kasih kepada elemen pendukung program ini, seperti Polifurneka dan KAPT sehingga program magang ini bisa berjalan dengan lancar” kata Edi yang juga selaku inisiator program magang tersebut.
Edi berharap dengan adanya program ini dapat memperkuat perekonomian umat terutama di kalangan pondok pesantren. Tak hanya itu, penyebaran paham radikalisme pun dapat diminimalisir dengan adanya pemerataan di bidang ekonomi.
“Harapan kami, dengan makin kokohnya ekonomi umat khususnya pondok pesantren, bisa ikut serta menaikkan ketahanan NKRI dari terpaan radikalisme. Karena kami percaya salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran paham yang ingin melemahkan NKRI ini disebabkan tidak meratanya kesempatan di bidang ekonomi,” tegas Edi.
Salah satu mentor magang pelatihan, Noni, mengatakan tujuan diadakannya pelatihan program autocad tersebut agar para peserta magang mampu membuat gambar kerja atau gambar teknik dengan memakai alat software Autocad, dimana software tersebut adalah standar digunakan atau kompatible dengan mesin-mesin CNC.
Menurut Noni, software autocad juga mampu meningkatkan skill dan kompetensi para peserta magang di bidang pembuatan gambar kerja atau gambar teknik produk furniture sehingga para peserta magang kedepannya mampu membuat ide sendiri model furniture dan memproduksi sendiri furniture yang sesuai ide para peserta magang tersebut.
“Misalnya mereka punya ide-ide yang untuk produk furniture yang unik atau apa yang ada didalam kepala mereka, maka hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu produk furniture, caranya dengan membuat gambar teknik atau CNC yang baik yakni dengan menguasai autocad, maka teman-teman peserta bisa membuat produk sendiri, dengan begitu mereka menguasai skill di bidang furniture. Ke depan para peserta magang akan mampu bersaing dengan karyawan-karyawan lain atau diharapkan bisa menjadi pengusaha dibidang furniture walaupun dalam skala tertentu,” pungkas Noni, yang juga dosen Polifurneka ini.
Sementara itu, Muhamad Khabib selaku pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KAPT berharap para peserta magang setelah selesai menjalani diklat selama enam bulan dan telah di asah secara mental dan mendapatkan materi-materi, baik teori maupun praktek lapangan.
“Kami berharap para peserta mampu mandiri atau kedepannya mampu menjadi pengusaha yang tangguh dan ulet di bidang industri furniture, sehingga berdaya saing tinggi dengan kompetensi skill yang mumpuni, agar kebangkitan ekonomi umat lebih mudah terwujud,” tutur Khabib.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
