Sepanjang 2021, PLN Rampungkan 50 Proyek Tegangan Tinggi di Jawa Bagian Barat
Jakarta – PT PLN (Persero) berhasil merampungkan 50 proyek infrastruktur kelistrikan senilai Rp 8,8 triliun sepanjang 2021. Penyelesaian proyek-proyek ini bakal memperkuat keandalan pasokan listrik ke wilayah DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat.
Adapun 50 infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional tersebut terdiri dari 26 proyek gardu induk dengan total kapasitas 1.380 MVA, 23 jaringan transmisi sepanjang 271,5 kms, dan sebuah pembangkit berkapasitas 171 MW.
Direktur Mega Project dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan meski dalam kondisi pandemi, PLN tetap melakukan pembangunan ketenagalistrikan demi pasokan listrik yang andal bagi pelanggan. Infrastruktur kelistrikan ini menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Meskipun sejumlah proyek sempat diterpa berbagai masalah, namun PLN terus berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek ini selaras dengan nawacita pemerintah. Hal ini patut kita apresiasi,” ujar Wiluyo.
General Manager PLN UIP Jawa Bagian Barat, Ratnasari Sjamsuddin mengungkapkan, seluruh proyek ini memiliki empat tujuan utama yang selaras dengan tujuan PLN secara korporat, yaitu meningkatkan suplai listrik ke masyarakat, peningkatan keandalan sistem kelistrikan, menjadi pendorong penggerak roda perekonomian masyarakat, pembangunan dan industri, serta penurunan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik.
“Di mana tujuan-tujuan tersebut guna mewujudkan visi menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.” jelas Ratnasari.
Ratnasari meneruskan, pengoperasian proyek-proyek strategis ini sangat berdampak besar pada sentra ekonomi dan bisnis. Tak hanya itu, kehadiran infrastruktur kelistrikan ini juga untuk mendukung sejumlah program pemerintah seperti Mass Rapid Transit (MRT) fase 2, perluasan Bandara Soekarno Hatta. “Juga turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah ring 1 Ibukota Indonesia serta masyarakat dan industri di DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat,” terang dia.
Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan pun tak pelak harus dihadapi PLN. Lokasi yang sebagian berada di tengah perkotaan padat penduduk, mengharuskan PLN ekstra hati-hati demi tidak mengganggu mobilitas.
Di sisi lain, ada pula proyek yang dikerjakan di wilayah cukup terpencil, sehingga akses material untuk ke lokasi pun menjadi tantangan tersendiri. Namun, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal ditambah penggunaan teknologi yang mumpuni, membuat proyek tersebut berhasil selesai dengan aman.
Sementara itu, dalam menyongsong era digital dan revolusi industri 4.0, PLN berhasil membangun Gardu Induk Digital full pertama di Indonesia, yaitu Gardu Induk Digital (GID) 150 kV Sepatan II yang resmi _energize_ pada 29 November lalu.
Gardu Induk Digital ini telah menggunakan teknologi maju, lebih aman, rendah karbon, dan lebih ramah lingkungan. Penggunakan teknologi terbaru dengan kabel _fiber optic_ yang mengurangi penggunaan kabel tembaga hingga 80 persen, yang secara penuh dapat dioperasikan secara remote dan tanpa operator melalui jaringan internet.
Di sisi lain, PLN juga mencatat keberhasilan penyelesaian proyek SUTET 500 kV Balaraja-Kembangan. Dengan jumlah tower dan panjang transmisi yang fantastis, yaitu sejumlah 157 tower dengan total panjang 94,38 kms, SUTET 500 kV Balaraja-Kembangan bertujuan untuk menyalurkan energi listrik dari PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 2 x 1.000 MW ke sistem kelistrikan Jawa-Bali.
Khusus untuk Section Cikupa-Kembangan sendiri telah menggunakan desain _Compact Lattice Tower_ yang pertama di Indonesia. Penggunaan tower jenis tersebut bertujuan untuk optimalisasi lahan eksisting yang ada karena menggunakan jalur 150 kV eksisting. Proyek ini sangat strategis karena mampu menghemat biaya pokok penyediaan listrik hingga Rp 10 triliun per tahun.
PLN berupaya mengoptimalkan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam format virtual, seperti supervisi secara online dari engineer di negara asal masing-masing, terkait dengan warranty equipment.
“Semoga semangat energi optimisme dan kerja keras kami menerangi negeri di tahun 2021 ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, serta ikut mendukung roda perekonomian Indonesia, untuk Indonesia Terang, Indonesia Tangguh!,” pungkas Ratnasari.
Daftar Proyek Strategis
Adapun 50 proyek strategis yang berhasil diselesaikan selama tahun 2021 ini antara lain:
Gardu Induk
1. GID 150 kV Sepatan II;
2. GI 150 kV Indonesia Torray Synthetics (ITS);
3. GI 150 kV Multi Nabati Asahan (MNA);
4. GI 150 kV Gunung Mulia Steel (GMS);
5. GI KTT 150 kV Sinar Sahabat;
6. Ext. GI 150 kV Sinar Sahabat;
7. Ext. GISTET 500 kV Kembangan;
8. Ext. GIS 150 kV Antasari;
9. GIS 150 kV Gambir Lama II;
10. Ext GIS 150 kV Poncol Baru II;
11. GIS 150 kV New Senayan;
12. GIS 150 kV Senayan Baru II;
13. GIS 150 kV Cipinang II/Jatinegara;
14. GIS 150 kV Kebon Sirih II;
15. GIS 150 kV Muara Karang New;
16. GIS 150 kV Pulo Gadung II;
17. Ext. 2 LB GIS 150 kV Grogol;
18. GIS 150 kV Tomang;
19. Ext. GIS 150 kV Kandang Sapi;
20. Ext. GIS 150 kV Penggilingan;
21. GIS 150 kV Penggilingan II/Rawa Kuning;
22. Ext. GI Tangerang Baru II;
23. GI 150 kV Tangerang Baru II;
24. Ext. GI 150 kV Rangkasbitung II;
25. GI 150 kV Bunar Baru;
26. Ext. GI 150 kV Sepatan.
Transmisi
1. SKTET 500 kV Suralaya Baru – Suralaya Lama;
2. SUTET 500 kV Balaraja – Kembangan;
3. SUTT 150 kV ITS – Inc. (Tangerang Baru – Cengkareng II);
4. SUTT 150 kV MNA – Inc. (Cilegon Baru – Cilegon Baru II);
5. SUTT 150 kV Sinar Sahabat – Inc. (Citra Habitat – Legok);
6. SUTT 150 kV PLTU Lontar – Tangerang Baru III;
7. SUTT 150 kV Tangerang Baru II – Tangerang Baru III;
8. SUTT 150 kV Tangerang Baru II – Inc. (Balaraja – Suvarna Sutera);
9. SUTT 150 kV Bunar Baru – Rangkasbitung II;
10. SUTT 150 kV Sepatan II – Sepatan;
11. SUTT 150 kV Kebon Sirih II – Inc. (Gambir Lama – Pulo Mas);
12. SUTT 150 kV Muara Karang New – Incomer;
13. SUTT 150 kV Pulogadung II – Incomer;
14. SUTT 150 kV Poncol Baru II – Poncol Baru;
15. SKTT 150 kV Gambir Lama II – Inc.;
16. SKTT 150 kV Senayan Baru II – New Senayan;
17. SKTT 150 kV Plumpang – Kandang Sapi;
18. SKTT 150 kV Cipinang II/Jatinegara – Pulo Gadung II;
19. SKTT 150 kV CSW II/Antasari – Inc. (Durentiga – Kemang);
20. SKTT 150 kV Pulo Gadung II – Pulo Gadung;
21. SKTT 150 kV Tomang – Grogol;
22. SKTT 150 kV Penggilingan II/Rawa Kuning – Penggilingan;
23. Relokasi SKTT 150 kV Ketapang – Mangga Besar.
Pembangkit
1. Commercial Operation Date (COD) PLTGU Muara Karang Steam Turbine 3.0.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
