Ikut Tanam Bawang, Puan Maharani Dengarkan Keluhan Petani Nganjuk
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani ikut menanam bawang merah bersama petani di Nganjuk, Jawa Timur. Ia pun banyak mendapat keluhan dari petani, mulai dari harga pupuk mahal hingga harga hasil panen yang jatuh. Puan ikut menanam bawang merah bersama petani-petani di Kecamatan Mojorembug, Nganjuk, Selasa (21/12/2021). Jenis bawang merah yang ditanam kelompok petani di daerah ini adalah bawang merah bibit yang harganya jauh lebih murah dibandingkan bawang merah sayur.
Saat menaman bawang merah, Puan didampingi oleh tiga orang petani perempuan yaitu Damirah, Sriyani, dan Jiyem. Sambil menanam, sesekali Puan mengobrol bersama ibu-ibu petani. Lahan pertanian di lokasi ini sendiri ditanami 4 tanaman secara bergantian sepanjang tahun. Petani bergantian menanam padi, kedelai lokal, dan 2 kali bawang merah (diversikasi tanam).
Usai menanam bawang merah, Puan juga berdialog dengan petani di gubug yang berada di pematang sawah. Rata-rata petani mengeluhkan kurangnya stok pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. “Masalah pupuk, pada waktu tanam langka. Pengalokasian kurang, tidak mencukupi kebutuhan petani. Pengurangan pupuk subsidi membut harga pupuk non-subsidi naik tinggi, harganya mahal sekali bu,” kata seorang petani bernama Wakidi.
Kemudian harga hasil panen bawang merah yang rendah disebut membuat petani kewalahan. Bahkan harganya bisa anjlok sampai Rp 7.000 per kilogramnya. Wakidi berharap pemerintah memberikan solusi. “Pemerintah diam saja, tidak memberikan solusi yang baik. Petani tidak ada hasilnya apapun, malah rugi. Mohon untuk pemerintah, dibantu DPR, masalah harga dan pupuk untuk segera diselesaikan,” ujarnya.
Petani lainnya bernama Wiji juga mengeluhkan hal yang sama. Kepada Puan, ia bahkan bercerita banyak petani yang menggadaikan sertifikat tanahnya untuk modal saat musim tanam. Belum lagi nasib petani sewa yang juga kesulitan karena harga panen rendah sementara mereka hanya mendapat 1/4 dari hasil panen. “Keadaan petani sangat memprihatinkan. Sertifikat (tanah) digadai semua sama petani di BRI. Petani tidak dikasih bantuan tidak apa-apa, yang penting harganya bisa stabil. Pemerintah harusnya ikut mengawasi,” ucap Wiji.
“Kalau harga bawang merah tinggi, pasar dioperasi. Kalau harga murah, pemerintah nggak mengoperasi. Petani nggak ada digaji, kalau nggak gadai sertifikat petani enggak bisa tanam bawang merah Bu,” imbuh Wiji.
Regulasi impor baru yang mengakibatkan tingginya suplai bawang merah dari luar pun disebut makin merusak harga bawang lokal. Petani di Nganjuk juga berharap agar ada investor yang membangun pabrik pengolahan bawang merah, supaya akses petani ke pabrik menjadi lebih dekat sehingga harganya bisa menjadi lebih stabil.
Kepada petani, Puan mengungkap siap membawa persoalan-persoalan tersebut untuk dicarikan solusi bersama dengan pemerintah. Ia mengatakan memperhatikan betul persoalan rendahnya harga hasil tanam saat musim panen, yang masih saja terus terjadi. “Soal pupuk subsidi nanti saya akan koordinasi dengan pemerintah pusat bagaimana caranya supaya alokasinya di Nganjuk bisa ditambah,” sebut Puan.
Puan pun memastikan akan mengawal permasalahan yang dihadapi petani di Nganjuk. Puan berharap agar perjuangannya nanti melalui sisi pengawasan regulasi dapat membuat harga panen bawang merah ke depan menjadi lebih baik. “Akan saya koordinasikan dengan pemerintah permasalahan-permasalahan di sini. Ini bulan 2 tahun depan kan panennya ya? Nanti saya akan cek kembali. Hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan harga bawang sudah bisa agak tinggi,” tuturnya.
Puan mengatakan, persoalan harga hasil panen yang jatuh membutuhkan solusi yang terintegrasi. Mulai dari menanam bibit, panen, penyimpanan, distribusi, dan penjualan. “Lalu saya juga dapat info tentang di banyak daerah tidak terdapat tempat penyimpanan yang baik sehingga begitu panen ya harus langsung dipasarkan. Ini juga membutuhkan solusi,” ungkap Puan.
“DPR RI akan berbicara dengan Pemerintah agar ada solusi yang tepat dan cepat untuk persoalan harga bawang merah, yang sama-sama baik untuk petani dan pembeli. Untuk menjaga stabilitas harga bawang merah itu harus satu kesatuan dari hulu sampai hilir, tidak bisa terpisah-pisah,” sambung mantan Menko PMK ini.
Lebih lanjut, Puan menilai perlu dijajaki kerjasama antar-daerah untuk menjaga stabilitas harga. Seperti kerjasama dalam menjaga inflasi. “Bulog juga perlu berperak aktif dalam menjaga ketersediaan stok,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus memberikan bantuan kepada kelompok petani di Mojorembug. Bantuan yang diberikan berupa 30 unit pompa air, 20 unit handsprayer, 10 Ha benih bawang merah, 1 ton pupuk NPK, 20 unit traktor roda dua dan 10 unit cultivator. Turut mendampingi Puan dalam kegiatan ini di antaranya adalah Anggota DPR RI Mindo Sianipar dan Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi. Sejumlah Forkopimda juga turut hadir.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
