Jelang Nataru, Menko PMK Cek Langsung Pergerakan Orang di Pelabuhan Merak dan Bakaheuni
Jakarta – Jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah terus melakukan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya yaitu antisipasi pergerakan orang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran dan gelombang ketiga Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Korlantas Polri Irjenpol Firman, serta Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi meninjau langsung lokasi Pelabuhan Merak dan Bakaheuni sekaligus melakukan rapat koordinasi hal terkait.
“Apapun konsekuensinya, saya diperintahkan Presiden sebagai koordinator khusus Nataru ini. Saya dengan Pak Menhub, Pak Kapolri, dan Pak MenpanRB sepakat bahwa kita tidak boleh lengah dan menganggap semuanya baik-baik saja,” ujar Menko PMK saat jumpa pers pasca peninjauan dan rakor di Pelabuhan Merak dan Bakaheuni, Sabtu (11/12), dikutip dari siaran pers.
Ia mengungkapkan bahwa secara umum berbagai langkah sudah disiapkan oleh Kemenhub, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry, guna mengantisipasi terjadinya pergerakan orang secara masif.
“Tentu kita berharap apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa berjalan lancar. Mengenai pergerakan orang memang tanggung jawab Kemenhub, sedangkan Polri terutama untuk vaksinasi dan protokol kesehatan,” paparnya.
Muhadjir mengimbau agar ada pembagian tugas yang jelas antara petugas di Pelabuhan Merak ataupun Bakauheni. Menurutnya, pergerakan orang di Pelabuhan Merak akan lebih banyak terjadi saat H-7 jelang Nataru, sebaliknya, H+7 akan lebih banyak dari Pelabuhan Bakauheni kembali menuju Merak.
Di lain sisi, ia juga merekomendasikan para penumpang harus sudah memiliki sertifikat vaksin 2. Kalau pun ada yang masih memiliki vaksin 1, sedianya vaksinasi 2 dapat dilakukan di lokasi yang telah dipersiapkan petugas kesehatan di Pelabuhan Merak ataupun Bakauheni.
“Kita berupaya keras untuk bisa mencapai cakupan vaksin 2. Karena dibandingkan vaksin 1, vaksin 2 masih kalah. Padahal, vaksin 2 tidak kalah penting untuk melindungi dari Covid-19,” tutur Menko PMK.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Per 7 Desember 2021, total vaksinasi dosis pertama sebesar 146.270.504 dosis, sedangkan total vaksinasi dosis kedua sebesar 102.759.772 dosis.
Pemerintah melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah memiliki rencana antisipatif supaya tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar pada libur Nataru nanti di Pelabuhan Merak, Banten.
Salah satunya yaitu dengan menjual tiket kapal secara online dan sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi, sehingga nantinya para penumpang yang datang ke pelabuhan hanya menunjukkan tiket elektronik, kartu vaksin dan surat antigen kepada petugas di pelabuhan.
Tidak kalah penting, para penumpang juga diharapkan betul-betul mematuhi ketentuan. Di antaranya, mengenai masalah tiket supaya tidak diberikan atau dialihkan kepada orang lain yang tidak berhak.
“Karena kalau itu terjadi tentu tidak akan diizinkan ikut. Begitu juga nanti kalau dalam penyebrangan itu identitas penumpang akan jadi tanggung jawab pihak Polri. Supaya lebih mengefisienkan pengecekan penumpang, maka saya mohon para sopir yang akan bertanggung jawab juga mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jangan ada usaha untuk melakukan pelanggaran dengan cara apapun,” tandasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
