KAPT Soroti Fenomena La Nina dan Pandemi Covid-19 Berpotensi Ancam Distribusi Pangan
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pandemi Covid-19 bukan sekedar permasalahan kesehatan tetapi juga pada suatu titik jika tidak dapat menangani dapat berimbas ke mana-mana; menyebabkan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat, krisis energi di sejumlah negara, kelangkaan kontainer yang berujung mengganggu distribusi barang, inflasi, serta berujung pada kenaikan harga di produksi dan harga jual tinggi di konsumen. Pernyataan ini disampaikan saat pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali, beberapa hari lalu.
Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang Sutrisno, mengapresiasi positif pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Meski demikian, kata Bambang, pemerintah perlu mewaspadai permasalahan ancaman yang lebih besar di depan.
“Pandemi Covid-19 kali ini juga akan diperparah dengan fenomena La Nina yang dapat mengacaukan produksi pangan global dan mendongkrak harga yang lebih tinggi. Karena potensi bencana terjadi tidak saja di Indonesia namun sejumlah negara baik di Asia Tenggara hingga Amerika Selatan,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12/2021).
Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan praktisi pertanian ini juga menyampaikan, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejumlah wilayah di Indonesia yang terdampak di antaranya; wilayah Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Pulau Jawa, Bali hingga NTT. Daerah ini adalah lumbung padi dan pangan nasional, sehingga ancaman La Nina jika lalai mengantisipasinya akan berimbas pada stok nasional.
“Perlu diketahui bahwa La Nina biasanya mempengaruhi berbagai komoditas pertanian, karena membawa curah hujan di atas rata-rata di Australia, terutama di wilayah timur, tengah dan utara, serta di Asia Tenggara dengan potensi banjir. Kondisi ini jika terus berlanjut dapat menurunkan kualitas panen,” papar Bambang.
“Kualitas gandum di Australia, hingga kedelai di AS, Brazil dan Argentina akan terganggu. Perlu diperhatikan konsumsi gandum kita adalah salah satu yang tertinggi di dunia begitu juga kedelai yang menjadi bahan pokok tahu serta tempe, jangan sampai terjadi keluhan harga kedelai tinggi di kemudian hari. Sejumlah negara tentu akan menahan produk pangan untuk keamanan stok nasional mereka,” imbuhnya.
Meski demikian, Bambang memberikan penekanan pernyataan Presiden Jokowi terkait perlunya TNI dan Polri memperhatikan distribusi barang, termasuk di dalamnya adalah bahan pokok termasuk pangan adalah tepat. Belajar dari kasus sebelumnya ketika pandemi Covid-19 meningkat di China serta seluruh dunia, jumlah perederan kontainer menghambat perdagangan dunia. Hal yang sama mungkin saja terjadi jika pandemi gelombang ketiga jika tidak diantisipasi dengan baik.
“Bangsa ini meski memiliki potensi besar dari industri pertanian. Namun, menjadi perhatian bahwa dan tidak menutup mata bahwa kita adalah negara yang belum mandiri dalam ketahanan pangan nasional dan ini menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai,” tegas Bambang.
Bambang menambahkan, KAPT sebagai bagian organisasi relawan pemerintahan Joko Widodo yang berasal dari alumni perguruan tinggi akan terus memberikan komitmen politik untuk mengawal dan mengingatkan pemerintah saat ini dan ini sudah dan akan terus dilakukan dari periode pertama di 2014 hingga periode ke dua sampai tahun 2024.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
