Sambangi Tapal Batas di Laut Natuna, Menko Polhukam Himpun Banyak Masukan
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghimpun berbagai masukan dan persoalan yang ada di perbatasan negara bagian utara, khususnya perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menko Polhukam yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) didampingi Menteri dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Panglima Armada (Pangkoarmada) I, Gubernur Kepri dan Bupati Natuna, menegaskan bahwa sesuai arahan presiden akan terus merawat dan mempertahankan habis-habisan wilayah NKRI.
“Banyak yang kami peroleh, pertama tentang situasi di daerah terluar, Alhamdulillah terpelihara, tentu kami dapat masukan untuk perbaikan-perbaikan,” ujar Menko Polhukam usai gelar beberapa pertemuan di markas Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) XXIII, Pulau Sekatung, Rabu (24/11) dikutip dari siaran pers.
Bersama Satgas Pamputer, Menko Polhukam menyempatkan meninjau beberapa fasilitas prajurit yang bertugas di Pulau terdepan tersebut.
Selain itu, di Pulau Laut yang tak jauh dari Pulau Sekatung ini, Menko Polhukam mengendarai sepeda motor, berkeliling menyambangi fasilitas kesehatan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat di Kantor Camat Pulau Laut.
“Kami mendapat info tentang pengelolaan, terkait perlunya infrastruktur dan sebagainya untuk ditambah, tapi sekaligus kami dengar dari masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah setempat tentang tugas membangun daerah mana yang dilakukan oleh Camat, mana yang dilakukan oleh Bupati, mana yang dilakukan oleh Gubernur, BNPP, atau pemerintah pusat,” sambung Menko Polhukam.
Menko Polhukam kembali menegaskan, kehadirannya di perairan Natuna adalah salah satu upaya dalam merealisasikan komitmen presiden, yaitu menghadirkan negara di wilayah terluar atau wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya bersama Mendagri beserta rombongan hadir disini sebagai pengemban mandat pengelola perbatasan Natuna ini banyak pulau terluar, bagian dari area yang harus kami kelola dan jaga di BNPP,” papar mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Dalam kesempatan ini, Menko Polhukam memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Natuna yang menjalankan vaksinasi dengan sangat baik, hingga pelosok sampai Pulau terluar.
“Saya mau ucapkan terima kasih kepada, bupati, BNPP, Danlanud, terima kasih sudah melayani kami disini. Terima kasih kepada Pangkogabwilhan I, Pangko Armada Armada I, Bupati, Sekda juga wakil Gubernur sudah ikut dengan kami ke pulau-pulau luar, serta terima kasih kepada TNI dan Polri yang bertugas selama acara berlangsung,” pungkas Menko Polhukam.
Di perairan Natuna, Menko Polhukam menyempatkan diri mengelilingi Pulau Sekatung dan Pulau Laut serta memantau hasil pembangunan melalui udara.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan terus melakukan penguatan pembangunan, di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
“Prinsipnya kita hadir untuk penguatan pembangunan disana, penguatan ekonomi, di pulau terluar Kepulauan Riau. Nanti kembali ke Jakarta, kita akan bergerak dengan langkah-langkah lanjutan, untuk kita sampaikan kepada Pak Bupati, perwakilan dari Provinsi, mana yg menjadi bagian dari masing-masing stakeholder, kami akan koordinasikan lintas kementerian dan lembaga,” ujar Tito menambahkan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
