Menko Luhut: Pemerintah Persiapkan Acara Presidensi G20 2022 di Bali Dengan Matang
Bali – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin Rapat Koordinasi Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara Presidensi G20 tahun 2022 di Nusa Dua Bali, Kamis siang (25-11-2021). Rapat ini dihadiri oleh para pejabat dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, Ketua LPS, TNI dan Polri.
“Pada rapat ini kita mau memastikan kelancaran 182 kegiatan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di berbagai lokasi. Untuk itu, saya minta persiapan yang matang di berbagai aspek,” ucap Menko Luhut dalam keterangan tertulisnya.
Mengawali rapat tersebut, Menko Luhut memaparkan arahan tindak lanjut untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan KTT G20 tahun depan. Dia menyampaikan kepada Kemensetneg, Kominfo, Kemendag, TNI, dan Kemenkes agar membuat standar layanan acara pada masing-masing bidang yang dapat diaplikasikan pada rangkaian kegiatan G20.
“Kita di sini kerja tim. Kita kerjakan dengan persiapan yang baik, maka hasilnya akan baik. Seperti saat kita selenggarakan IMF-WB Annual Meeting semua pihak memandang sebelah mata, tapi kita buktikan bahwa bangsa ini bangsa besar yang bisa menyelesaikan masalahnya,” tegasnya.
Dirinya menyampaikan agar semua instansi dan pihak yang terlibat agar bangga dan bekerja dengan tulus serta jangan merasa lembaganya yang paling hebat, karena penyelenggaraan tersebut merupakan kerja tim.
“Saya minta semua yang hadir hari ini jangan hanya omong-omong saja, semua harus pasang target. Kesuksesan mencapai target itulah ukuran suksesnya nanti,” tambah Menko Luhut.
Terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan selama kegiatan, Menko Luhut meminta agar Menteri Kesehatan dimasukkan dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.
Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa dirinya telah mengarahkan agar panitia dapat memberikan rasa aman kepada para peserta G20.
“Rasa aman tentu pada bidang kesehatan. Kita harus bisa menunjukkan bahwa protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat untuk menunjukan bahwa kita dapat benar-benar mengendalikan pelaksanaan protokol kesehatan di negara kita,” jelas Menkes Budi.
Dia pun menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyiapkan panduan tertulis untuk para peserta KTT terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan, mulai dari kedatangan para peserta, selama perhelatan acara, sampai dengan saat kepulangan.
“Kami sedang berkoordinasi agar ada standar minimum pelayanan kesehatan untuk masing-masing meeting dapat terlaksana,” tambah Menkes Budi.
Terkait dengan publikasi acara, Menko Luhut meminta Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, agar mempersiapkan dengan seksama.
“Saya minta pengaturannya betul-betul. Jangan sampai apa yang sudah kita buat itu tidak didengar orang banyak. Saya sampaikan pada anda, bahwa teknik kita memberikan penjelasan itu sangat penting,” imbuh Menko Luhut.
Terkait hal itu, Menkominfo menyampaikan bahwa Presiden RI telah mengarahkan agar pelaksanaan KTT sukses dari sisi substansi dan sukses dalam hal penyelenggaraan. Untuk itu pihaknya akan melaksanakan orkestrasi komunikasi publik dengan baik.
“Penyampaian orkestrasi ini saya minta kepada Bakohumas Kementerian/Lembaga agar saling berkoordinasi. Kita juga akan laksanakan forum tematik dengan media-media nasional, dalam hal ini saya minta para pimpinan K/L dapat turut serta,” terangnya.
Menkominfo juga menyampaikan akan melaksanakan forum tematik dengan media asing yang telah memiliki jaringan di Indonesia sebagai bagian orkestrasi informasi.
“Untuk itu saya minta bantuan Kementerian Luar Negeri sebagai penghubung dengan media internasional ini. ini perlu dilakukan sebagai langkah proaktif dalam membangun relasi yang baik dengan media,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, Menko Luhut meminta para menteri yang hadir agar dapat melakukan rapat teknis di Jakarta, dalam rangka pematangan persiapan pelaksanaan KTT G20 dan rangkaian kegiatannya.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
