Connect with us

PLN: Akselerasi Kendaraan Listrik, Perlu Insentif Lebih untuk Tarik Minat Masyarakat

Jakarta – Dukungan pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Tak terkecuali PT PLN (Persero), yang optimis mobil listrik akan menghadirkan banyak manfaat bagi Indonesia.

Hanya saja, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menilai, pemerintah harus membuat kebijakan tambahan untuk dapat mengakselerasi ekosistem mobil listrik sehingga dapat diterima masyarakat lebih luas. Salah satunya memberikan kebijakan yang lebih menarik untuk membeli mobil listrik dibandingkan dengan mobil konvensional.

“Kami berterima kasih bahwa pajak PPnBM mobil listrik sudah dihapus. Tetapi ada dua pajak lain, PPN dan PPH yang dinikmati mobil fosil yang saat ini belum dimiliki mobil listrik,” ujarnya dalam diskusi Kompas 100 CEO Forum 2021 di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).

Bagi PLN, transisi sektor otomotif ke energi listrik bukan hanya meningkatkan demand listrik di saat kondisi suplai listrik mengalami surplus saja. Mobil listrik juga terbukti lebih unggul dibandingkan dengan mobil konvensional untuk dapat menuju Indonesia yang lebih hijau dan cerah di masa depan.

“Mobil listrik emisi karbonnya hanya 50 persen dibandingkan dengan mobil konvensional, meskipun listriknya berasal dari PLTU. Mobil listrik emisinya rendah dan juga bahan bakarnya tidak impor. Ini dua hal yang akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depan,” tegas Zulkifli.

Di samping itu, pada uji jalan mobil listrik yang dilakukan langsung oleh jajaran direksi PLN beberapa waktu lalu juga membuktikan penghematan yang bisa didapat masyarakat dengan menggunakan mobil listrik.

Pada uji jalan tersebut, pengendara mobil listrik hanya perlu merogoh kocek Rp 10.000 saja untuk menempuh jarak 72 kilometer (km). Jika dibandingkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk jarak tempuh yang sama, masyarakat harus merogoh kocek sekitar Rp 60.000 dengan asumsi harga BBM, Rp 9.000 per liter.

Dengan menggunakan mobil listrik, pemerintah bisa mengurangi beban Current Account Deficit (CAD) atau defisit transaksi berjalan yang terus tergerus dengan impor minyak mentah. Terlebih saat ini PLN memiliki cadangan daya atau reserve margin mencapai 35 persen.

“Dengan reserve margin yang begitu tinggi, mobil listrik mungkin bisa membantu dari sisi current account deficit,” ucapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus mendorong sektor transportasi untuk berpindah dari kendaraan berbasis fosil menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Airlangga mengakui jika mobil listrik yang memiliki harga jual lebih tinggi 30 persen dari harga mobil konvensional menjadi tantangan tersendiri.

“Memang dari seri harga EV (Electric Vehicle) memang lebih mahal 30-40 persen dibandingkan mobil ICE (Internal Combustion Engine),” ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Airlangga, Presiden Joko Widodo juga mendorong agar kendaraan yang beredar di Indonesia sebisa mungkin harus ramah lingkungan atau memiliki emisi rendah. Selain KBLBB, pemerintah juga masih melihat perkembangan teknologi kendaraan berbasis energi hidrogen.

“Sehingga teknologi itu bukan sesuatu yang statis. Karena ke depan teknologi akan terus berkembang,” katanya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya