Tandhur, Aplikasi Big Data Impian Ganjar Untuk Tingkatkan Pertanian
Semarang – Hanya dalam waktu dua minggu tantangan Gubernur Jawa Tengah untuk membuatkan sistem yang dapat memonitoring sekaligus mengevaluasi sektor pertanian di Jawa Tengah langsung diwujudkan oleh Albertus Gian, Anindita Pradana Suteja dan Pandu Yudha lewat aplikasi Thandur.
“Hari ini saya bersama mbak Anindita dan mas Pandu datang kembali, menjawab janji kami bahwa kami bisa menghadirkan sebuah sistem itu,” kata Gian di temui di rumah dinas Ganjar, Selasa (16/11).
Gian menerangkan, sistem yang ditawarkan itu berbentuk software. Sistem itu nantinya akan digunakan untuk melengkapi data dan program yang sudah dijalankan di Jawa Tengah yakni Kartu Tani.
“Kami akan melakukan uji coba di enam eks karesidenan di Jateng. Nanti akan dilihat apakah hasilnya sesuai yang diinginkan atau ada penambahan, sebelum bisa diimplementasikan ke seluruh daerah di Jawa Tengah,” terangnya.
Sementara Pandu yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada ini menerangkan, sistem Tandhur merupakan aplikasi yang sangat sederhana. Sistem itu nantinya akan merepresentasikan posisi lahan di Jawa Tengah untuk mengetahui berapa luas lahan pertaniannya.
“Selain itu, kami juga melakukan mapping (pemetaan) lahan dari sisi karakteristiknya seperti apa. Dengan mapping itu, maka akan diketahui lahan itu cocok untuk digunakan tanaman apa,” jelasnya.
Tidak hanya itu, sistem tersebut lanjut Pandu juga bisa melihat seperti apa perilaku petani dalam budidaya serta penggunaan sarana produksinya. Konsumsi pupuk dan penggunaan bahan kimia dapat terdeteksi untuk dianalisis dari segi finansialnya.
“Output akhir adalah kami bisa memetakan estimasi hasil produksi. Karena ini penting untuk menentukan harga, melihat suply and demand (menawaran dan permintaan) termasuk penentuan spot dan zona produksi. Semua itu nantinya akan terintregasi hanya dalam satu sistem ini,” jelasnya.
Dari pertemuan itu, Ganjar sangat setuju dan meminta segera dilakukan uji coba. Gian mengatakan, pihaknya menargetkan awal Desember sistem itu sudah bisa dijalankan.
“Besok kita langsung diminta pak Ganjar menindaklanjuti dengan dinas terkait, minggu depan kita sudah punya model kerja dan awal Desember sudah bisa dikerjakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan siap mendukung terwujudnya sistem itu. Kepada Gian, Anindita dan Pandu, Ganjar meminta sistem itu segera diujicobakan.
“Ini keren, dari paparannya sudah sesuai dengan keinginan saya. Saya minta segera diujicobakan. Jangan lama-lama, kalian butuhnya apa langsung bilang ke kami,” ucapnya.
Tidak hanya itu, data tersebut juga penting dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan data itu, maka pemerintah bisa mengetahui apakah pangan surplus atau tidak, apakah butuh impor atau tidak dan sebagainya.
“Sehingga kita tidak berkelahi terus soal itu. Ini _lho_ datanya sudah ada. Sekaligus dengan data ini kan kita jadi tahu, besok musim panen padi, kira-kira panen sekian ton. Jualnya ke mana. Cabai, jagung, kedelai dan lainnya. Bahkan lebih jauh kita bisa mengendalikan soal harga, sehingga petani tidak terus merugi,” jelasnya.
Ganjar mengatakan dirinya memang sudah sejak lama ingin memperbaiki sektor pertanian. Perbaikan hanya bisa dilakukan jika data pertanian benar-benar akurat.
“Jadi mimpi saya itu pengen punya data, siapa, tanam apa, di mana, luas lahan berapa dan kalau panen estimasinya berapa. Kalau data itu bisa kita miliki, maka kebijakan-kebijakan pertanian akan tepat sasaran,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
