Hadiri Malam Anugerah Piala Citra FFI 2021, Presiden Jokowi Bangga Film Indonesia Raih Banyak Prestasi di Tengah Pandemi
Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia 2021 yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu, 10 November 2021.
“Saya melihat memang bermacam-macam arah sudut cerita yang diambil seperti tadi baik mengenai syariah yang ada di Provinsi Aceh, kemudian juga ada tadi mengenai perempuan, wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak, tadi apa judulnya “Invisible Hopes” dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Saya kira ini sebuah pandangan yang tajam, yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi empat film Indonesia berturut-turut memenangkan penghargaan tertinggi di festival-festival film terbaik dunia. Pertama, Edwin dengan karya “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas”, yang menjadi pemenang Golden Leopard Locarno Film Festival. Kemudian, Kamila Andini melalui karya “Yuni” yang memenangkan Platform Prize Toronto Internasional Film Festival.
Selain itu ada juga Tumpal Tampubolon, melalui karya “Laut Memanggilku” yang memenangkan Sonje Awards Busan International Film Festival. Kemudian, Monika Tedja, melalui karya “Dear to Me”, memenangkan Junior Jury Award, Special Mention Open Doors Shorts Locarno Film Festival.
“Ini sangat luar biasa. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi dan saya berharap para sineas, para aktor, para aktris, dan seluruh stakeholder perfilman Indonesia terus memupuk mimpi besar, menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat perfilman dunia, menggali dan mengangkat cerita unik, tempat indah, juga talenta-talenta hebat kita,” jelasnya.
“Terakhir, saya ucapkan selamat kepada para peraih Piala Citra dalam ajang FFI Tahun 2021 yang akan diumumkan malam ini. Semoga raihan prestasi ini menginspirasi karya-karya yang lebih baik di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Festival Film Indonesia sendiri dimulai pada 66 tahun yang lalu dan diprakarsai oleh Usmar Ismail dan Djamaluddin Malik sebagai perayaan dan apresiasi tertinggi bagi industri perfilman Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun ini Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia, sebagai wujud apresiasi tertinggi untuk para pejuang kebudayaan.
“Semangat kejuangan para pahlawan, para pejuang kebudayaan dan Bapak Perfilman Indonesia harus terus kita jaga dengan menciptakan karya-karya berkualitas yang menunjukkan keunggulan dan karakter jati diri kita sebagai bangsa dengan kekayaan budaya yang tidak tertandingi,” ungkapnya.
Ketua Komite Festival Film Indonesia, Reza Rahadian, menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Usmar Ismail. Ia juga menegaskan bahwa tantangan yang disebabkan pandemi Covid-19 bukanlah satu halangan untuk menciptakan mahakarya luar biasa bagi dunia perfilman Tanah Air.
“Dalam perubahan yang terjadi, insan perfilman Indonesia tetap berjuang untuk berkarya, serta tetap memberikan apresiasi tertinggi kepada insan perfilman Indonesia,” ujar Reza.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
