Gelar Peringatan Hari Pahlawan di Desa Kecil, Ganjar: Jangan Biarkan Darah dan Air Mata Pejuang Mengalir Sia-Sia
Blora – “Saat ini, kita yang menikmati rasanya merdeka, terus dan akan tetap berdiri di atas tulang, darah dan sayatan daging bahkan di atas air mata para pahlawan. Tidak ada alasan bagi kita untuk main-main, apalagi mempermainkan Keindonesiaan kita. Ayo kita buktikan, bahwa darah dan air mata pejuang yang jatuh ke tanah tidak percuma. Duka dan lara dari ribuan pertempuran pendahulu kita, tidak sia-sia. Selamat Hari Pahlawan!”
Pidato Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo itu menggema di sebuah desa kecil di Blora, Rabu (10/11). Dukuh Weru Desa Temurejo namanya. Di desa itulah, Ganjar menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan.
Bukan tanpa alasan Ganjar memilih upacara di desa kecil itu. Sebab di desa itulah, bersemayam makam pejuang yang mendapat julukan Singa Betina dari Aceh. Pocut Meurah Intan.
Ganjar sebelumnya telah datang bersama mahasiswa dan masyarakat Aceh di Semarang untuk ziarah dan membersihkan makam Pocut Meurah Intan. Setelah itu, ia meminta agar upacara Hari Pahlawan digelar di dekat makam tersebut.
Upacara itu digelar sangat sederhana. Tempatnya pun kecil, di lapangan pinggir desa yang dikelilingi persawahan. Namun, upacara tetap berjalan khidmad dan penuh makna.
“Di tempat ini, bersemayam jenazah pejuang dari Aceh. Pocut Meurah Intan, yang orang sini biasa memanggil Mbah Cut. Warga sini telah merawat makam beliau. Ini membuktikan, bahwa kepahlawanan tidak memandang apa sukunya, rasnya maupun agamanya. Selagi berjuang untuk Indonesia Raya, mereka adalah pahlawan kita,” kata Ganjar.
Maka Ganjar memberikan hormat setinggi-tingginya pada masyarakat yang telah merawat makam Pocut Meurah Intan. Hormat juga ia sampaikan pada masyarakat Makassar yang telah merawat makam Pangeran Diponegoro, masyarakat Sumedang yang merawat makam Cut Nyak Dien dan masyarakat Minahasa yang merawat makam Tuanku Imam Bonjol.
“Penghormatan tinggi juga kita sampaikan pada saudara kita di Afrika Selatan yang menghormati dan merawat makam Syekh Yusuf dari Goa Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Peringatan Hari Pahlawan ini lanjut Ganjar menjadi momentum bagi bangsa untuk melihat lebih luas samudera perjuangan bangsa. Ribuan pertempuran telah dijalani, jutaan pahlawan telah gugur demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
“Kita yang menikmati rasanya merdeka ini, terus dan akan tetap berdiri di atas tulang, darah bahkan air mata mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk main-main, apalagi mempermainkan Keindonesiaan kita,” tegasnya.
Ganjar juga mengajak seluruh anak bangsa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Menurutnya, perjuangan saat ini lebih berat jika dibandingkan dengan para pahlawan.
“Setiap zaman punya tantangan dan persoalan sendiri. Ayo kita buktikan, bahwa darah dan air mata pejuang yang jatuh ke tanah tidak percuma. Duka dan lara dari ribuan pertempuran para pendahulu kita, tidak sia-sia,” ucapnya.
Keras dan pedihnya perjuangan para pahlawan lanjut Ganjar harus menjadi motivasi anak bangsa untuk terus bergerak menciptakan kemakmuran dimanapun berada. Apapun profesinya, lakukan sebaik-baiknya.
Banyak hal yang harus dilakukan generasi penerus bangsa mengisi kemerdekaan. Selain menjaga persatuan dan kesatuan, generasi muda dituntut menjadikan bangsa ini berdikari terhadap politik pangan, air dan energi. Semua harus berkontribusi, memberikan inovasi dan kreasinya agar Indonesia menjadi bangsa berdaulat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
“Agar kita tidak dikenang sebagai generasi durhaka terhadap negara. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan dan tanggungjawab. Karena kita tidak ingin, jadi negara yang biasa-biasa saja,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
