Anugerah Media Humas 2021, Menkominfo Dorong Humas Ciptakan Konten Kreatif Berbasis Digital
Badung – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan peran media kehumasan sangat penting dalam menciptakan konten-konten kreatif agar bisa menjangkau semua masyarakat di semua generasi, baik Generasi Baby Boomers, Generasi Milenial, Generasi Z hingga Post Generasi Z. Untuk itu Kominfo mendorong optimalisasi peran kehumasan dan komunikasi publik dalam mendiseminasi informasi kepada masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi hanya membuat rubrik di media cetak konvensional, namun juga menciptakan konten kreatif berbasis digital seperti video, infografis, podcast hingga virtual reality di kanal komunikasi publik baik media mainstream, media sosial, hingga media online,” ujarnya dalam Acara Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (04/11/2021).
Menurut Johnny pelaksanaan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus menerapkan inovasi. Agar konten-konten yang dirilis dapat menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas dengan demografi yang lebih beragam.
Menkominfo menjelaskan inovasi berbasis digital diperlukan seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat di ruang digital terutama generasi milenial dan generasi Z.
Menurut Johnny, sejak pandemi Covid-19, sebanyak 50% generasi milenial dan generasi Z menghabiskan waktu lebih banyak di YouTube, 47% di Facebook, dan 34% di Instagram. Menurutnya, tren komunikasi media digital ini diperkirakan akan terus meningkat bahkan setelah pandemi mereda.
“Dengan semakin beragamnya kelompok sasaran yang berpartisipasi di ruang digital, semakin besar juga ruang kreativitas bagi humas dalam berkarya,” tuturnya.
Menkominfo mengharapkan ajang Anugerah Media Humas (AMH) tahun 2021 dapat menjadi wadah untuk berkompetisi secara positif di antara insan Humas.
“Saya ucapkan selamat bagi para pemenang pada Anugerah Media Humas tahun 2021 malam ini. Terus semangat untuk para nominator dan instansi humas pemerintah dalam menciptakan karya-karya kreatif Pranata Humas. Mari terus manfaatkan kemajuan teknologi digital dalam praktik kehumasan menuju Indonesia makin digital semakin maju,” ungkapnya.
Instrumen Vital
Menurut Menteri Johnny, komunikasi publik dan kehumasan pemerintah merupakan instrumen-instrumen vital untuk mendiseminasikan informasi kebijakan serta program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 secara cepat juga secara efektif.
“Jika kita menilik perjalanan penanganan pandemi Covid-19 di negeri kita, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Humas adalah kinerja yang dituntut untuk terus adaptif dan responsif terhadap perkembangan yang ada,” jelasnya.
Sebagai orkestrator komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Menkominfo menilai berbagai capaian komunikasi publik selama ini, tidak terlepas dari kerjasama pentahelix yang dibangun, termasuk media kehumasan pemerintah.
“Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Insan Humas pemerintah baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD hingga Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Meski demikian, Menteri Johnny mengingatkan, di era disrupsi Informasi saat ini, data dan informasi yang faktual menjadi semakin esensial untuk menjaga kepercayaan publik dalam upaya komunikasi publik dan kehumasan pemerintah. Merujuk pada pesan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menegaskan arti penting wise journalism bagi para jurnalis dalam mewartakan kabar-kabar terkini, terlebih yang berkaitan dengan Covid-19.
“Hal yang sama juga dapat kita terapkan terhadap upaya komunikasi publik dan kehumasan kita agar tidak hanya sebatas mengungkapkan fakta tetapi juga senantiasa memperhitungkan dampak serta membangun humanisme dari informasi yang dipublikasikan,” tandasnya.
Pemenang AMH 2021
Kompetisi Anugerah Media Humas 2021 terdiri dari 4 kategori yang meliputi; Kategori Siaran Pers (Media Online), Kategori Media Sosial, Kategori Website, dan Kategori Komunikasi Publik.
Kompetisi tersebut melibatkan Humas kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil penilaian para juri, terdapat tiga pemenang dalam setiap kategori.
Kategori Siaran Pers (Media Online) untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Kementerian PUPR, Terbaik II Kemenko Bidang Perekonomian dan Terbaik III Kementerian Ketenagakerjaan.
Kategori Siaran Pers untuk Kelompok Pemerintah Provinsi; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov NTB. Selanjutnya Kategori Siaran Pers untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Kediri, Terbaik II Pemkab Garut dan Terbaik III Pemkab Bogor.
Kategori Media Sosial untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Sekretariat Kabinet, Terbaik II Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Terbaik III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Pemenang kategori Media Sosial untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Terbaik II Pemprov DKI Jakarta dan Terbaik III Pemprov Maluku. Selanjutnya pemenang kategori media sosial untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkab Gunungkidul, Terbaik II Pemkot Tangerang dan Terbaik III Pemda Kabupaten Gowa.
Kategori Website untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Terbaik II Badan Pusat Statistik, Terbaik III Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Kategori Website untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov Bali. Selanjutnya kategori website untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Malang, Terbaik II Pemkot Surabaya, Terbaik III Pemkab Gunungkidul.
Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I PT Pertamina, Terbaik II Kementerian Keuangan, Terbaik III Kementerian Pertanian.
Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov Nusa Tenggara Timur.
Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Surabaya, Terbaik II Pemkot Tangerang, Terbaik III Pemkab Sumbawa Barat.
Penilaian setiap kategori dilakukan beberapa juri yang kompeten, antara laihn Juri Komunikasi Publik, Emilia Bassar; Juri Siaran Pers, Alfito Deannova; Juri Media Sosial, Wicaksono; dan Juri Website, Metta Dharmasaputra.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
