Kemesraan Hubungan Indonesia-PEA, Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan dan Masjid di Abu Dhabi
Abu Dhabi – Dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu, 3 November 2021, Presiden Joko Widodo meninjau langsung sebuah jalan yang dinamai Jalan Presiden Joko Widodo. Pemberian nama jalan tersebut merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan tinggi kepada Indonesia.
“Kita harus bangga dan berterima kasih kepada Mohammed Bin Zayed karena itu pengakuan, penghargaan yang tinggi kepada Indonesia, sebab tidak banyak nama-nama jalan di sini nama orang asing. Seperti ada Raja Saudi, ada Prancis. Dua-tiga saja, yang lain tidak ada. Jadi kita harus bangga hal itu,” ujar Duta Besar RI untuk PEA, Husin Bagis.
Pemberian nama jalan tersebut merupakan inisiatif langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sebelumnya, nama jalan ini adalah Al Ma’arid Street yang menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tunb Al Kubra.
Jalan Presiden Joko Widodo telah diresmikan pada 19 Oktober 2020 oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office, Sheikh Khalid Bin Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Jalan sepanjang lebih kurang 2,5 kilometer terletak itu di salah satu ruas jalan utama, yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) dengan area kedutaan. Kawasan itu merupakan area strategis yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik, seperti Kedutaan Besar Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, dan sebagainya.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengganti nama Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Penggantian nama tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pada Senin, 12 April 2021 lalu.
Saling memberi nama jalan kedua pemimpin tersebut juga merefleksikan hubungan antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yang sangat harmonis dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara sendiri telah terjalin selama lebih dari 45 tahun, tepatnya sejak tahun 1976.
“Hubungan itu kalau saya pikir insyaallah dengan UAE sekarang, hubungan Jakarta itu yang paling enak, paling mesra di dunia dengan UAE,” imbuh Dubes Husin.
Tidak hanya itu, kemesraan Presiden Jokowi dan Pangeran MBZ juga ditunjukkan dengan seringnya mereka berkomunikasi melalui telepon. Keduanya juga kerap saling berbalas kunjungan. Mohammed Bin Zayed tercatat pernah datang ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada 24 Juli 2019. Presiden Jokowi pun pernah berkunjung ke Abu Dhabi dan bertemu Mohammed Bin Zayed pada 12 Januari 2020.
“Kedekatan itu bisa ditunjukkan tidak saja dengan hasil-hasil yang ada tetapi sering telepon, sebulan-dua bulan. Apakah Pak Jokowi yang telepon atau His Highness. Sering sekali komunikasi. Bahkan nanti saya rencana kalau bisa tiap tahun Pak Jokowi datang ke mari sebab orang Arab itu kan punya kebiasaan sering dikunjungi,” jelasnya.
Tak hanya memberi nama jalan, Pangeran MBZ juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Joko Widodo. Letak masjid tersebut di Jalan Presiden Joko Widodo yang juga dilintasi Presiden Joko Widodo pada sore itu.
Menurut Dubes Husin, tadinya masjid tersebut merupakan sebuah masjid kecil yang kemudian dibongkar lalu dibuat bangunan Masjid Presiden Joko Widodo. Dalam rencana awalnya, masjid tersebut akan dibangun dengan kapasitas 1.000-1.200 orang jemaah.
“Tapi diubah lagi oleh Sheikh Mohammed Bin Zayed menjadi sekitar 2.500-3.000 orang. Jadi lebih besar lagi masjidnya dan mewah,” ungkap Dubes Husin.
Masjid tersebut akan berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3.766 meter persegi dan akan dibangun dengan pendanaan dari pihak PEA. Pembangunan masjid tersebut akan dimulai November 2021 dan ditargetkan selesai pada Februari 2023.
Di Jalan Presiden Joko Widodo juga tengah dibangun gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang baru. Menurut Dubes Husin, saat ini pembangunannya sudah mencapai hampir 35 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus tahun 2022.
“Setelah selesai di proyeknya, diisi dalamnya, nanti target kita Oktober lah sudah bisa pindah ke sana,” imbuhnya.
Gedung KBRI baru tersebut nantinya akan terbagi menjadi tiga tempat, di sebelah kiri untuk pelayanan (pengurusan visa, paspor, dan sebagainya), di tengah kantor KBRI, dan di sebelah kanannya rumah Duta Besar.
Dubes Husin berharap hubungan mesra Indonesia dengan PEA yang terjalin saat ini dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha Tanah Air. Ia juga berharap kerja sama antara kedua negara tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan dengan pemberian beasiswa, pengiriman imam, dan sebagainya.
“Misalnya nanti kita kirim imam, kita akan kirim nanti beasiswa, tidak di bidang ekonomi saja. Nah, ini kalau bisa lebih banyak lagi, bagus,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
