Kemesraan Hubungan Indonesia-PEA, Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan dan Masjid di Abu Dhabi
Abu Dhabi – Dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu, 3 November 2021, Presiden Joko Widodo meninjau langsung sebuah jalan yang dinamai Jalan Presiden Joko Widodo. Pemberian nama jalan tersebut merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan tinggi kepada Indonesia.
“Kita harus bangga dan berterima kasih kepada Mohammed Bin Zayed karena itu pengakuan, penghargaan yang tinggi kepada Indonesia, sebab tidak banyak nama-nama jalan di sini nama orang asing. Seperti ada Raja Saudi, ada Prancis. Dua-tiga saja, yang lain tidak ada. Jadi kita harus bangga hal itu,” ujar Duta Besar RI untuk PEA, Husin Bagis.
Pemberian nama jalan tersebut merupakan inisiatif langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sebelumnya, nama jalan ini adalah Al Ma’arid Street yang menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tunb Al Kubra.
Jalan Presiden Joko Widodo telah diresmikan pada 19 Oktober 2020 oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office, Sheikh Khalid Bin Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Jalan sepanjang lebih kurang 2,5 kilometer terletak itu di salah satu ruas jalan utama, yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) dengan area kedutaan. Kawasan itu merupakan area strategis yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik, seperti Kedutaan Besar Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, dan sebagainya.
Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengganti nama Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Penggantian nama tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pada Senin, 12 April 2021 lalu.
Saling memberi nama jalan kedua pemimpin tersebut juga merefleksikan hubungan antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yang sangat harmonis dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara sendiri telah terjalin selama lebih dari 45 tahun, tepatnya sejak tahun 1976.
“Hubungan itu kalau saya pikir insyaallah dengan UAE sekarang, hubungan Jakarta itu yang paling enak, paling mesra di dunia dengan UAE,” imbuh Dubes Husin.
Tidak hanya itu, kemesraan Presiden Jokowi dan Pangeran MBZ juga ditunjukkan dengan seringnya mereka berkomunikasi melalui telepon. Keduanya juga kerap saling berbalas kunjungan. Mohammed Bin Zayed tercatat pernah datang ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada 24 Juli 2019. Presiden Jokowi pun pernah berkunjung ke Abu Dhabi dan bertemu Mohammed Bin Zayed pada 12 Januari 2020.
“Kedekatan itu bisa ditunjukkan tidak saja dengan hasil-hasil yang ada tetapi sering telepon, sebulan-dua bulan. Apakah Pak Jokowi yang telepon atau His Highness. Sering sekali komunikasi. Bahkan nanti saya rencana kalau bisa tiap tahun Pak Jokowi datang ke mari sebab orang Arab itu kan punya kebiasaan sering dikunjungi,” jelasnya.
Tak hanya memberi nama jalan, Pangeran MBZ juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Joko Widodo. Letak masjid tersebut di Jalan Presiden Joko Widodo yang juga dilintasi Presiden Joko Widodo pada sore itu.
Menurut Dubes Husin, tadinya masjid tersebut merupakan sebuah masjid kecil yang kemudian dibongkar lalu dibuat bangunan Masjid Presiden Joko Widodo. Dalam rencana awalnya, masjid tersebut akan dibangun dengan kapasitas 1.000-1.200 orang jemaah.
“Tapi diubah lagi oleh Sheikh Mohammed Bin Zayed menjadi sekitar 2.500-3.000 orang. Jadi lebih besar lagi masjidnya dan mewah,” ungkap Dubes Husin.
Masjid tersebut akan berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3.766 meter persegi dan akan dibangun dengan pendanaan dari pihak PEA. Pembangunan masjid tersebut akan dimulai November 2021 dan ditargetkan selesai pada Februari 2023.
Di Jalan Presiden Joko Widodo juga tengah dibangun gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang baru. Menurut Dubes Husin, saat ini pembangunannya sudah mencapai hampir 35 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus tahun 2022.
“Setelah selesai di proyeknya, diisi dalamnya, nanti target kita Oktober lah sudah bisa pindah ke sana,” imbuhnya.
Gedung KBRI baru tersebut nantinya akan terbagi menjadi tiga tempat, di sebelah kiri untuk pelayanan (pengurusan visa, paspor, dan sebagainya), di tengah kantor KBRI, dan di sebelah kanannya rumah Duta Besar.
Dubes Husin berharap hubungan mesra Indonesia dengan PEA yang terjalin saat ini dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha Tanah Air. Ia juga berharap kerja sama antara kedua negara tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan dengan pemberian beasiswa, pengiriman imam, dan sebagainya.
“Misalnya nanti kita kirim imam, kita akan kirim nanti beasiswa, tidak di bidang ekonomi saja. Nah, ini kalau bisa lebih banyak lagi, bagus,” tandasnya.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
