Menparekraf Dorong Penguatan Kapasitas Pelaku Parekraf Desa Wisata Bonjeruk
Lombok – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan pihaknya akan menyiapkan pelatihan dan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah, agar dapat memaksimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan.
Sandiaga mengatakan, masyarakat Desa Wisata Bonjeruk harus dapat memaksimalkan potensi guna menangkap peluang dari kedatangan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Salah satunya melalui penyelenggaraan event-event besar seperti World Superbike dan juga MotoGP di tahun depan.
“Kita akan lihat ada MotoGP, dan tahun ini ada World Superbike, orang (wisatawan) pasti membutuhkan pelayanan terbaik,” kata Menparekraf Sandiaga Uno, saat melakukan visitasi ke Desa Wisata Bonjeruk dalam rangkaian 50 Besar ADWI 2021, Rabu (3/11/2021).
Salah satunya, ujar Sandiaga, bagaimana kedepannya masyarakat dapat mengelola homestay. Standardisasi pelayanan serta fasilitas harus dapat ditingkatkan agar dapat memberikan pengalaman bagi wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Standarnya harus kita tingkatkan, kita adakan pelatihan agar masyarakat semakin banyak yang berpartisipasi di program homestay. Karena ini yang akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Sandiaga.
Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Desa Wisata Bonjeruk memang tinggi. Tak ayal desa wisata ini dinobatkan sebagai salah satu dari 50 desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.
Desa Wisata Bonjeruk terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hanya butuh berkendara sekitar 30 menit dari Bandar Udara Internasional Lombok.
Salah satu kekuatan utama Desa Wisata Bonjeruk adalah cerita sejarahnya. Di masa kolonial, Bonjeruk pernah menjadi pusat pemerintah Kedistrikan Hindia Belanda. Tak heran pengunjung akan berkesempatan melihat banyak bangunan-bangunan tua bergaya arsitektur Eropa, yang tentunya menjadi pemandangan menarik bagi wisatawan karena kontras dengan suasana pedesaan.
Salah satu bangunan tersebut yakni gapura berwarna krem bertuliskan ‘Bondjeroek den 10 mei’ dengan angka tahun 1933. Bangunan ini didirikan pada 1933, sebagai gerbang masuk menuju komplek perumahan dengan desain art deco peninggalan Belanda. Rumah ini diketahui dari sejarahnya merupakan lokasi pusat pemerintahan tingkat Distrik Jonggat yang dipimpin oleh putra setempat, Lalu Serinata. Dia lah yang kemudian menjadi Bupati Lombok Tengah pertama.
Wiryadi, Ketua Harian Pokdarwis Wirajaya Putrajaya Jonggat, mengatakan, dalam pengembangan wisata sejarah, pihaknya akan memaksimalkan keberadaan bangunan bersejarah ini.
“Saat ini kami sedang tata, ke depan kami akan bangun museum sehingga bisa melihat lebih jauh tentang sejarah yang ada,” kata Wiryadi.
Selain wisata sejarah, Desa Wisata Bonjeruk juga punya potensi wisata agro berkat alamnya yang subur. Bonjeruk menawarkan pengalaman agrowisata yang beragam. Mulai dari kegiatan pertanian, perkebunan buah, persawahan, dan perdagangan hasil bumi yang juga bisa disaksikan langsung di Bonjeruk. Wisatawan juga bisa mencicipi langsung buah-buahan segar yang dipetik seketika dari kebun desa.
Tak cuma itu, wisatawan pun bisa bersepeda di antara hamparan perkebunan dan sawah yang bertumpuk-tumpuk menjadi daya tarik utama di Bonjeruk. Permainan tradisional seperti gangsing dan enggrang juga kerap dimainkan warga. Serta Membaca Lontar yang merupakan tradisi membacakan sebuah kisah hikayat menggunakan Bahasa Sasak.
Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno juga berkesempatan mengunjungi Pasar Bambu. Yakni pusat kuliner yang diadakan setiap hari dan menjajakan kuliner khas mulai dari yang ringan hingga makanan dengan porsi berat. Desa Wisata ini juga memiliki berbagai produk ekonomi kreatif seperti kuliner, kriya, juga fesyen.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, ADWI 2021 merupakan salah satu program utama yang dijalankan Kemenparekraf. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai Negara Tujuan Pariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Karenanya pendampingan akan terus dilakukan di seluruh desa wisata tanah air.
“Kita ingin tingkatkan desa-desa wisata dari desa wisata rintisan menjadi berkembang, maju, juga mandiri. Kami juga akan melibatkan berbagai universitas untuk melakukan pengkajian, karena setiap desa wisata juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda,” kata Sandiaga.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menyampaikan apresiasinya atas ditetapkannya Desa Wisata Bonjeruk sebagai satu dari 50 besar desa wisata terbaik di ajang ADWI 2021.
“Pak Menteri memberikan satu harapan terbaik dan motivasi diri kita semua untuk mengembangkan desa wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Semoga limpahan dari kegiatan MotoGP dan Superbike, wisatawan akan datang ke desa wisata di Lombok Tengah,” kata Lalu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
