Belum Bahas Capres 2024, PDI Perjuangan Pilih Fokus Bersinergi dengan Presiden Jokowi Dorong Program Perekonomian Rakyat
Jakarta – PDI Perjuangan menegaskan pilihan capres-cawapres untuk Pemilu 2024 berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Saat ini PDI Perjuangan memilih untuk berkonsentrasi bersinergi bersama Presiden Jokowi khususnya di dalam mendorong program perekonomian rakyat akibat dampak pandemi.
“Ibu Mega lah yang nanti memutuskan. Politik itu ada seni. Nanti ada momentumnya. Capres dan cawapres akan disampaikan pada momentum tepat. Apalagi dari survei, perhatian utama rakyat masih pada masalah perekonomian dan pandemi, bukan capres cawapres,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai Rakor Pra Rakernas DPP PDI Perjuangan, Minggu (31/10).
“PDI Perjuangan mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung turun ke daerah-daerah. Karena itulah sinergi koneksitas dikedepankan. Seluruh tiga pilar Partai wajib bergerak seirama dengan Pemerintah guna membantu rakyat,” lanjutnya.
Ketika ditanya wartawan lebih jauh apakah di rakernas akan dibahas soal Capres-Cawapres, Hasto kembali menegaskan bahwa hal itu akan ditetapkan oleh Megawati pada waktunya. Hal itu sesuai dengan mandat kongres partai.
“Jadi jangan membawa kontestasi terlalu awal, kasihan Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi sekarang, saat pandemi berhasil dikendalikan, beliau bergerak cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang direspon PDI Perjuangan,” tambah Hasto.
“Yang jelas, di dalam Rakernas itu, partai akan menyiapkan seluruh jajaran agar kepentingan kolektif bangsa dan negara diselesaikan. Sehingga tanggung jawab partai kepada lebih dari 270 juta rakyat Indonesia dapat ditunaikan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Dilanjutkan Hasto, Megawati justru memberi perhatian pada bagaimana seluruh jajaran PDI Perjuangan bergerak cepat, memproses hal-hal yang strategis terkait dengan konsolidasi partai. Dan utamanya saat ini adalah bagaimana sinergitas-koneksitas seluruh jajaran partai untuk bergerak bersama pemerintah Jokowi dalam program recovery perekonomian rakyat.
“Khususnya setelah pandemi dan dalam menghadapi pandemi. Kemudian tentu kami juga mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024,” ujarnya.
Yang jelas, Hasto mengatakan bahwa KPU sendiri belum menetapkan jadwal pemilu yang definitif. Sehingga tak ada kepentingan bagi partainya terburu-buru menetapkan capres-cawapres.
Dan PDI Perjuangan juga berkaca dari pengalaman dimana Jokowi ditetapkan sebagai capres di 2014, sekitar 3 bulan sebelum pemilihan. Yang diutamakan PDI Perjuangan adalah seluruh jajaran partai bergerak melakukan langkah konsolidasi di tengah rakyat.
“Dan ini kan persoalan pandemi. Kita bantu Presiden Jokowi untuk secepatnya melakukan recovery akibat pandemi, khususnya perekonomian rakyat. Ini yang menjadi concern kita,” urai Hasto.
PDI Perjuangan juga memperhitungkan tanggung jawab presiden ke depan yang tidak ringan. Harus ada kesinambungan pemerintahan berikutnya dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dalam menghadapi tantangan dan agar bisa bergerak cepat.
“Konsolidasi aspek ideologi juga penting agar presiden yang akan datang tidak menghadapi berbagai pertarungan ideologi dan semakin kokoh dalam jalan Pancasila. Itu yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan. Koneksitas pemerintahan Jokowi dan seluruh kader PDI Perjuangan terus kami lakukan,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
