Kondisi SOS, Megawati Ingatkan Kepala Daerah untuk Tidak Lalai terhadap Ancaman Bencana Alam
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengingatkan para kepala daerah di Indonesia untuk tak lalai terhadap ancaman bencana alam. Ia menyatakan ancaman bencana alam di Indonesia sudah sangat tinggi, bahkan disebutnya kondisi SOS.
Megawati juga meminta semua sumber daya, khususnya teknologi, harus dimanfaatkan untuk mencegah bencana alam.
“Dengan segala hormat, saya merasa ini sebetulnya terjadi yang namanya bencana alam itu karena kelalaian, termasuk dari pimpinan-pimpinan daerah yang kurang menanggapi. Bahwa (bencana alam, red) ini sebetulnya paling tidak bisa dihindari dengan tentunya bantuan teknologi, dan kesadaran manusianya sendiri,” ungkap Megawati saat menyampaikan pernyataannya lewat video dalam acara pembukaan Pelatihan Kebencanaan “Lanina, Fenomena dan Dampaknya” yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP, secara offline dan daring, Rabu (27/10).
Sebagai seorang ibu, Megawati mengaku sering merasa trenyuh terhadap bencana yang ada. Ia tahu dengan pasti mengenai besarnya peran kepala daerah untuk mencegah bencana terjadi.
Putri Proklamator RI Soekarno itu mengatakan dirinya bukan hendak gagah-gagahan. Namun dia hanya ingin menyadarkan semua pihak soal besarnya skala ancaman bencana alam, dan ingin mengajak semuanya bergandeng tangan mengatasinya.
“Mari kita gotong-royong untuk misalnya bagaimana mengubah tata ruang,” ujar Megawati.
Yang jelas, Megawati menilai bahwa bencana alam itu selalu pasti akan terjadi. Untuk Indonesia, potensi bencana alam itu bahkan sebuah keniscayaan. Diceritakan Megawati sebuah dialognya dengan mantan Wapres Amerika Serikat (AS) Al Gore.
Kepada Megawati, Al Gore mengatakan “Negaramu itu (Indonesia) sangat fragile (rapuh, red).” Megawati pun mengiyakan pernyataan itu dan menekankan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api (ring of fire) Pasifik.
Al Gore lalu menunjukkan peta prediksi bencana kepada Megawati. Ditunjukkannya potensi bencana ke Indonesia.
“Ini lihat, akan terjadi disaster, Mega. Kalau tidak semuanya awareness-nya (kesadarannya, red) itu kuat, kewaspadaannya kuat dari seluruh dunia, (maka akan hancur, red). Jadi tidak hanya asal ngomong. Beliau bilang begitu. Karena apa? Akibat pemanasan global,” kata Megawati.
Dijelaskan Megawati, akibat pemanasan global., terjadi pencairan es di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Bongkahan besar es di sana bukan hanya meleleh, namun terpotong dan terpecah belah dan jatuh ke laut.
Megawati lalu menceritakan pengalamannya ke Bhutan yang menjadi salah satu negara yang diawasi oleh badan PBB, UNESCO.
Sebab sama seperti Nepal, Bhutan juga berada di bawah Pegunungan Himalaya yang penuh es. Namun akibat pemanasan global, es itu mencair dan patah-patah.
“Esnya patah-patah dan membuat di daerah Bhutan, Himalaya itu, terjadi danau yang terdiri dari es. Sehingga selalu diamati oleh UNESCO. Bahwa kalau suatu ketika satu saja retak, ini disaster bagi Bhutan. Bisa sebagian Bhutan itu tenggelam,” urai Megawati.
“Saya menceritakan ini adalah bukan dengan maksud menakuti, tidak. Ini adalah sebagai sebuah pengetahuan kita. Mengapa sekarang kita tidak bisa lagi berpikir normal. Rasanya ya sudah SOS,” pungkas Megawati.
Untuk kondisi Indonesia, Megawati mengatakan kondisinya juga tak berbeda krusialnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyampaikan ke Megawati soal betapa besarnya kerugian finansial ketika terjadi bencana alam. Contohnya bencana likuifaksi di Palu, beberapa waktu lalu.
“Tolong, saya bukan mau sok-sokan. Saya ingin berbagi pengalaman. Bahwa ini sebenarnya bisa (kita antisipasi) asal kita gotong royong,” kata Megawati.
“Sebelum terjadi bencana, jadi pencegahan dan pasca bencana sudah direncanakan, lalu diorganisir,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
