Menparekraf Dorong Pengembangan Wisata Edukasi Kebencanaan di Desa Wisata Nusa Aceh Besar
Aceh Besar – Selain wisata alam dan budaya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengembangan wisata edukasi mengenai kebencanaan di Desa Wisata Nusa di Aceh Besar. Desa Wisata Nusa yang terletak di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dibangun oleh masyarakat pascabencana tsunami secara swadaya.
“Desa wisata ini luar biasa, karena begitu memiliki daya tarik wisata alam yang memikat, dengan keindahan Bukit Barisan. Tapi selain dari pada potensi alam dan seni budaya, desa ini sangat potensial untuk pengembangan wisata edukasi tentang kebencanaan,” ujar Menparekraf Sandiaga, saat melakukan visitasi 50 besar desa wisata terbaik Indonesia, di Desa Wisata Nusa, Aceh Besar, Rabu (20/10/2021).
Menparekraf Sandiaga akan menyusun program wisata edukasi mengenai kebencanaan ini bersama dengan Prof. Azril Azhari dan Prof. Fatma Lestari dengan melibatkan Bupati Aceh Besar beserta jajarannya.
Menparekraf juga ingin menggandeng BMKG, dunia usaha internasional yakni Rinkai Disaster Prevention Park Jepang, serta institusi pendidikan dalam proses pengembangannya.
“Dari 50 desa wisata yang masuk ke dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia, ini merupakan desa pertama yang kita canangkan yang mengangkat wisata edukasi tentang pemahaman kebencaan. Dan Aceh ini memiliki history tentang tsunami pada tahun 2004. Kita ingin belajar dari apa yang terjadi dan kearifan lokal yang bisa kita edukasikan. Khususnya kepada para pelajar,” ujarnya.
Keberadaan Desa Wisata Nusa yang didirikan pada tahun 2010 ini sudah cukup lama dikenal. Tidak hanya dikenal di kalangan wisatawan nusantara, tetapi juga wisatawan mancanegara yang mayoritas berasal dari Malaysia, Thailand, dan juga Singapura.
Hal ini dikarenakan, desa yang terletak di kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh ini terus mengembangkan wisata berbasis masyarakat.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sekaligus menjaga lingkungan sekitar. Oleh karenanya, masyarakat desa terus mengembangkan potensi lokal yang dimiliki, kemudian diramu menjadi berbagai atraksi wisata menarik. Sehinga perpaduan antara alam dan budaya yang sangat kental dapat dihadirkan.
“Ini adalah tren baru pariwisata kita, bahwa pariwisata berbasis komunitas, pariwisata yang membuka lapangan kerja untuk masyarakat, dan terbuka peluang untuk pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Sandiaga.
“Karena selama ini fokus kita kuantitas, dan wisatawan mancanegara selalu jadi andalan. Padahal kita punta wisatawan nusantara yang ingin merasakan bagaimana eloknya pemandangan Bukit Barisan, dan merasakan bagaimana rasanya berkemah dan mencicipi kuliner lokal di sini,” lanjutnya.
Bagi wisatawan yang ingin menginap, Desa Wisata Nusa memiliki 42 homestay. Sebagian besar merupakan rumah panggung kayu tradisional dengan balutan warna-warni ornamen yang dibangun masyarakat secara swadaya.
Akan tetapi, homestay di Desa Wisata Nusa masih ada keterbatasan dalam hal seprai, sarung bantal dan guling, serta handuk yang belum mememenuhi standar internasional, yakni berwarna putih. Untuk itu, Menparekraf memberikan kelengkapan beding tersebut kepada pihak pengelola Desa Wisata Nusa, yang diwakili oleh Ny. Rubama.
“Mohon dijaga dalam kondisi yang baik, sarung bantal harus berwarna putih. Karena memang homestay itu standarnya putih agar terlihat kebersihannya,” pesan Menparekraf.
Dalam kesempatan itu, Ny. Rubama menyampaikan terima kasih atas perhatian Menparekraf kepada masyarakat Desa Nusa dalam membantu mengembangkan homestay berstandar internasional.
“Kami membangun desa ini membutuhkan proses yang sangat panjang. Untuk itu, cita-cita kami memiliki sprei, sarung bantal dan guling, serta handung berwarna putih sudah diijabah Allah SWT melalui tangan Pak Menteri,” ucap Rubama.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
