Bangga PON XX Papua Terselenggara dengan Sukses, Gubernur Lukas Enembe Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Jokowi
Jayapura – Gubernur Papua yang juga Ketua Umum PB PON XX, Lukas Enembe menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran pemerintah serta stakeholder atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON XX) Papua 2021 yang diselenggarakan tanggal 2-15 Oktober 2021.
“Saya terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX Papua. Terimakasih kepada Presiden RI, Wakil Presiden dan bapak ibu Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KONI dan seluruh KONI daerah serta stakeholder lainnya. Dengan hati yang terluas saya ucapkan terimakasih,” kata Lukas Enembe dalam sambutannya saat upacara penutupan PON XX Papua 2021, Jumat (15/10) malam.
Disamping itu, Lukas mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia sehingga penyelenggaraan Papua ini berjalan dengan baik hingga penutupan.
Dalam kesempatan ini, Lukas Enembe juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada para atlet, pelatih dan semua kontingen yang telah bertanding di pada PON XX ini.
“Saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada seluruh atlet yang sudah bertanding dengan jiwa sportif dan gigih sportivitas, integritas dalam setiap pertandingan,” katanya.
Lukas tak lupa mengucapkan selamat kepada para peraih medali baik emas, perak, ataupun perunggu atas prestasi yang telah ditorehkan di Tanah Papua.
“Semoga bisa meraih medali di event lain. Bagi yang belum berhasil, ingatlah kegagalan adalah awal keberhasilan,” pesannya.
Lukas mengaku bahagia, terharu dan bangga karena Paoua berhasil menyelangga kan PON XX. Sebab sebelumnya PON XX Papua diragukan oleh sebagian iranh kesuksesannya. Namun masyarakat Paoua berhasil membuktikan nya.
“Kepada masyarakat Papua, saya harus katakan bahwa kalian semua luar biasa. Papua Bisa, Torang Bisa. Kita akan berjumpa lagi pada PON berikutnya di tempat terbenam matahari, Aceh dan Sumatera Utara,” katanya
“Dari lubuk hati yang terdalam, saya Gubernur Papua sekaligus Ketua Umum PB PON XX, atas nama rakyat Papua menyampaikan permohonan maaf (jika ada kekurangan). Kenangan indah masih bersemi. Sampai berjumpa lagi,” tutupnya.
Dalam acara ini, PON XX Papua 2021 secara resmi ditutup oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam sambutannya, Wapres memberikan apresiasi setinggi-tinggi terhadap pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Tanah Air yang telah berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.
“Pekan Olahraga Nasional XX Papua 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres yang didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Papua yang telah menjadi tuan rumah yang hangat bagi kontingen dari daerah lain.
“Dua pekan sudah PON XX Papua 2021 terselenggara dan akhirnya kita sampai pada puncaknya pada malam hari ini. Atas nama Bapak Presiden serta segenap jajaran pemerintah, saya menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua,” ujar Wapres.
Acara penutupan PON Papua berlangsung meriah. Dimulai dari defile bendera dan atlet dari kontingen masing-masing daerah. Lalu penurunan bendera PON yang kemudian Gubernur Papua Lukas Enembe menyerahkan bendera tersebut kepada Ketum KONI Pusat Marciano Norman.
Selanjutnya, Marciano menyerahkan bendera PON kepada Sekda Provinsi Aceh Taqwallah dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi selaku tuan rumah penyelenggaraan PON 2024. Setelah itu, dilakukan pemadaman api PON Papua seterusnya penampilan tarian kebersamaan dan ditutup dengan penampilan artis.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
