Saat Ganjar Dikunjungi Bima Arya dan Gibran, Ngobrol Bareng tentang Pemerintahan hingga Ekonomi Kreatif
Semarang – Dua kepala daerah di Indonesia bertandang ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (14/10/2021). Mereka adalah Wali Kota Surakarta dan Wali Kota Bogor.
Sekitar pukul 12.30, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Bogor Bima Arya datang bersama keluarganya tiba di rumah dinas gubernur, dan langsung disambut tuan rumah. Ketiganya langsung asyik dalam obrolan.
“Wah senang sekali saya dikunjungi dua wali kota hebat,” kata Ganjar, membuka obrolan dengan Bima Arya dan Gibran.
Obrolan di ruang tamu tak berlangsung lama. Ganjar kemudian mempersilahkan Gibran dan Bima Arya menuju ke meja jati yang ada di terasnya untuk makan siang bersama. Masakan Padang dihidangkan.
Lebih dari satu jam ketiganya asyik menikmati hidangan sambil bertukar cerita. Wali Kota Bima Arya mengatakan, kunjungan ini merupakan balasan dari kunjungan Gubernur Ganjar Pranowo ke Balai Kota Bogor dua tahun lalu.
“Kita itu kan berkawan sejak masing-masing belum menjadi kepala daerah. Ini kunjungan balasan, (dua tahun lalu) Pak Gubernur saya undang ke Bogor datang. Waktu saya sakit, Pak Gubernur itu nyemangatin terus,” kata Bima usai pertemuan.
Terkait obrolan, kata Bima, banyak hal dibahas. Mulai dari politik, makanan hingga olahraga. Apalagi, Bima juga hobi bersepeda.
“Jadi saya ke sini tuh kunjungan balasan dan tadi ngobrol santai, ngomong politik iya, ngomong makanan iya, ngomong olahraga iya, semuanya kita omongin,” kata Bima.
Soal kedatangannya bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Bima mengatakan bukan kebetulan. Sebab, keduanya baru saja mengikuti acara yang diadakan Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (Apeksi) di Yogyakarta.
“Kebetulan kami baru selesai acara Apeksi, pertemuan wali kota se-Indonesia di Yogya, ketemu Mas Gibran. Mas Gibran mau mengantar katanya kalau mau ke Semarang, ya sudah saya senang banget ditemenin Mas Gibran di sini,” katanya.
Dari obrolan mereka, Bima mengatakan ada beberapa rencana yang dalam waktu dekat akan dikerjakan bersama.
“Ada, ada rencana-rencana terdekat. intinya yang menurut kita kepala daerah yang satu frekuensi harus sering-sering ngumpul dan bertukar pikiran, saling menyemangati dan saling mendukung. Dalam waktu dekat ada tadi beberapa wacana yang tadi mau dilakukan sama-sama,” katanya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, kedatangan dua pemimpin muda ini menjadi semangat positif dalam pemerintahan. Obrolan tentang ekonomi kerakyatan seperti UMKM hingga ekonomi kreatif dibahas santai.
“Kita ngobrol banyaklah, tentang banyak hal di pemerintahan daerah. Kadang-kadang juga cerita yang konyol-konyol, karena kita juga sering ngobrol ya. Saya dengan Mas Bima juga cukup dekat, sehingga obrolan kita ya generasi mudalah cerita UMKM, cerita olahraga, cerita industri kreatif, macam-macam,” ujar Ganjar.
Terkait dengan rencana yang akan dilakukan bersama, Ganjar menilai posisi Bima Arya sebagai Ketua Apeksi akan berdampak baik. Apalagi Bima Arya dan Gibran sebagai sosok pemimpin muda, maka banyak gebrakan yang bisa dilakukan.
“Saya kira kalau Apeksi bisa memfasilitasi itu tentu bagus, ini ketemu dengan Wali Kota Solo kan udah oke. Nanti gaya Jawa Tengahnya muncul, gaya Jawa Baratnya muncul, dan nanti wali kota di luar jawa ikut gabung, wah itu bagus. Punya setting agenda bersama membangun daerah bareng-bareng, dan tentu saja itu akan manfaat untuk rakyat. Ini kan pemimpinnya muda-muda ini keren-keren,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
