Komisi I Soroti Ancaman Keamanan Pulau-Pulau Terluar Sulut
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto, menyoroti pulau-pulau terluar Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain, yang kerap mengalami berbagai ancaman keamanan dan tindakan kriminal, khususnya perbatasan wilayah laut pulau terluar Indonesia yang memiliki arti strategis dari konteks integrasi nasional. Itet pun mempertanyakan pengawasan terhadap 228 pulau tak berpenghuni di wilayah Sulut.
“Karena ingat kasus dulu, Malaysia mengambil Pulau Sipadan dan Ligitan, alasannya karena tidak berpenghuni kemudian mereka mau membangun, sehingga pada saat diplomasi perlu diketahui ada kesepakatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) sepanjang 200 mil (321,8 km) yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. Walaupun mereka ingin membangun sebenarnya mereka ilegal,” kata Itet pada saat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI bersama Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong, di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/10/2021).
Provinsi Sulut memiliki pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Marampit di Kepulauan Talaud, Pulau Marore di Kepulangan Sangihe, dan Pulau Miangas di Talaud. Itet mengingatkan, penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga sampai saat ini belum terselesaikan seluruhnya. Hal ini tentunya sangat merugikan Indonesia karena membuka celah baru bagi terjadinya berbagai tindakan kriminal dan konflik dengan negara tetangga.
Karenanya politisi PDI-Perjuangan itu meminta, para pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengamankan pulau-pulau terluar secara terencana dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bagaimana kerja sama Korem 131/Santiago berkoordinasi dengan Bakamla dan TNI AL, bagaimana kita bisa menjaga kekurangannya?” tanya legislator dapil Lampung II tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Danrem Brigjen TNI Prince Meyer Putong mengakui masih mengalami kendala-kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pulau-pulau terluar. “Kemampuan kami di perbatasan juga memang kekurangan-kekurangan itu banyak pulau yang belum diduduki oleh pos-pos pengamanan kami. Kami memang hanya mendapatkan 5 pos dari staf operasi Panglima TNI yang mengkoordinir tentang pengamanan perbatasan, kami berbatasan dengan pulau-pulau kecil terluar,” kata Meyer.
Meski demikian, kata Meyer, pihaknya telah melakukan patroli terbatas terhadap pulau-pulau terluar tersebut dengan segala keterbatasan yang ada. “Permasalahan pulau-pulau terluar yang belum diduduki oleh satgas kami sesuai perintah dan anggaran, sehingga kami melakukan patroli, tidak hanya di satu pulau atau pos, tetapi kami melakukan patroli-patroli terbatas dengan menumpang kapal-kapal perahu masyarakat untuk mengjangkau pulau-pulau yang belum mendapatkan pos pengamanan. Untuk kekuatan Kodim yang ada di sana tentu sangat kurang, sehingga diperbantukan dengan batalyon-batalyon di bawah Kodam,” kata Meyer.
Oleh karena itu, Meyer berharap Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan kepada Korem 131/Santiago agar dapat meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dan menambah personel prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI. “Jadi untuk operasionalnya dari materiil maupun personel, kemudian pos-pos memang kita harapkan, ada penambahan pos di sana. Pulau-pulau kecil yang belum sempat kami duduki kami amankan. Mudah-mudahan melalui Komisi I DPR RI sampaikan kepada pimpinan kami, kami boleh diberikan dukungan lebih untuk mengamankan di sebelah utara Indonesia,” tutup Meyer.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
