Haornas 2021, Presiden Jokowi Ajak Ciptakan Ekosistem Olahraga Modern untuk Ciptakan Talenta Unggul Indonesia
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan untuk fokus bekerja untuk mencetak talenta-talenta hebat di bidang olahraga agar lahir semakin banyak atlet unggul berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional serta berpotensi besar mendulang medali di Olimpiade.
“Untuk itu, saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi untuk menciptakan ekosistem industri olahraga yang semakin modern, menyelenggarakan berbagai kompetisi olahraga yang sehat dan memacu prestasi, menemukan talenta-talenta unggul sejak dini sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk memajukan dunia olahraga di Indonesia,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXVIII Tahun 2021, Kamis (09/09/2021) secara virtual.
Presiden juga mengingatkan tidak mudah membentuk talenta yang bisa berjuang untuk Indonesia di kancah Internasional perlu ada pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan.
“Prestasi olahraga harus terus kita tingkatkan. Prestasi tidak muncul begitu saja [tetapi] prestasi dihasilkan oleh sebuah proses pembinaan dari hulu hingga hilir yang sistematis dan berkelanjutan,” ujar
Indonesia memiliki bibit unggul di berbagai cabang olahraga (cabor), seperti bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, pencak silat, dan wushu.
Haornas ke-38 kali diperingati dengan catatan prestasi yang membanggakan dari para atlet Indonesia yang berlaga di ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020. Presiden menilai pencapaian prestasi tersebut dapat menginspirasi seluruh bangsa.
“Bukan hanya membuat kita semua bangga tapi juga memacu lahirnya prestasi-prestasi olahraga yang lebih gemilang di masa yang akan datang,” ujarnya.
Atas raihan prestasi yang gemilang tersebut, Kepala Negara menyampaikan apreasiasi kepada para atlet dan juga pelatih yang telah mengasah talenta-talenta hebat Indonesia.
“Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan kerja keras para atlet [serta] ketekunan dari para pelatih yang telah mampu mengasah talenta-talenta hebat sehingga mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasi olahraga,” ucapnya.
Menutup sambutannya, tak lupa Kepala Negara menyampaikan ucapan Hari Olahraga Nasional ke-38 kepada semua pihak yang telah mendukung kemajuan olahraga di tanah air.
“Saya menyampaikan Selamat Hari Olahraga Nasional ke-38 kepada seluruh insan olahraga Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mendukung kemajuan-kemajuan olahraga di negara kita, Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagai panduan dan pedoman dalam pembinaan prestasi olahraga. Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Peringatan Haornas tahun 2020 silam.
“Pada Peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38 ini, sejarah baru telah kita ukir. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional. Tepatnya, Presiden Pak Joko Widodo pada hari ini, tanggal 9 September 2021, telah menandatangani Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional,” ujar Menpora.
Menpora memaparkan, penyusunan DBON ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di bidang olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI), kalangan perguruan tinggi, para guru besar keolahragaan, praktisi, dan pimpinan induk cabang olahraga. Acara Peringatan Haornas 2021 digelar secara hybrid yang dipusatkan di Gedung Gelanggang Olahraga POPKI Cibubur, Jakarta Timur.
Sebagai informasi, pada Olimpiade Tokyo kontingen Merah Putih berhasil mempersembahkan lima medali, yaitu satu medali emas, satu medali perak, dan tiga medali perunggu, serta berhasil menduduki peringkat ke-55. Medali emas yang disabet oleh Greysia Polii dan Apriyani Rahayu pada cabor bulu tangkis merupakan medali emas pertama yang diraih Indonesia pada nomor ganda putri di turnamen Olimpiade.
Prestasi membanggakan juga ditorehkan oleh kontingen Merah Putih di ajang Paralimpiade Tokyo. Indonesia berhasil membukukan sembilan medali, yaitu dua medali emas, tiga medali perak, dan empat medali perunggu serta berhasil menduduki peringkat ke-43. Medali emas yang diraih oleh Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah di cabor parabadminton nomor ganda putri SL3-SU5 mengakhiri penantian panjang Indonesia selama empat dekade.
Sebelumnya, pada Paralimpiade Arnhem 1980 di Belanda, tim Indonesia berhasil membawa pulang dua emas lewat Yan Soebiyanto pada cabor lawn bowls dan R. S. Arlen pada cabor angkat besi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
