Ledakan Kasus Covid di AS, Peringatan Keras Buat Indonesia
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, ledakan gila-gilaan kasus harian Covid-19 di Amerika Serikat, sepekan terakhir, merupakan peringatan keras bagi bangsa Indonesia agar tetap waspada, tidak berpuas diri dan tetap mentaati protokol kesehatan.
“Kita tidak mau ledakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi di Amerika Serikat terjadi di Indonesia. Karena itu, meski trend angka harian Covid-19 saat ini menurun, kita tidak boleh berpuas diri, tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan karena menganggap Corona akan hilang,” kata Rahmad melalui rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (31/8/2021)
Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, bila dilihat kebelakang, kasus Covid 19 di negara Paman Sam tersebut sempat melandai. Pada pertengahan Juni lalu, hanya 11 ribu kasus perhari. Sementara vaksinasinya juga sudah mencapai 51 persen jumlah penduduk. Tapi pada minggu terakhir Augustus, kasus harian naik lebih 1000 persen.
“Kasus harian Covid di Amerika sempat landai, 11 ribu kasus perhari. Tapi, seperti kita ketahui, minggu terakhir ini, kasus melonjak hingga lebih 1000 persen. Artinya, dalam seminggu ini kasus yang sebelumnya 11 ribu naik jadi 160 ribu hingga 200 ribu perhari,” ungkap Rahmad.
Masih menurut Rahmad, lonjakan kasus yang gila-gilaan di Amerika tersebut dipicu sikap warga Amerika yang abai terhadap protokol kesehatan,menyusul menurunnya angka kasus harian di negara Paman Sam tersebut. Bahkan, ada anggapan bahwa Covid sudah mau menghilang
“Pertama warga Amerika banyak yang abai akan prokes karena mengira Covid sudah mau hilang. Pemerintah negara tersebut juga membuat pelonggaran-pelonggaran. Misalnya, libur musim panas diijinkan, mobilitas masyarakat pun meningkat. Akibat pelonggaran itu, ya saat ini publik Amerika dihadapkan kecemasan yg luar biasa,” tuturnya.
Menurut Rahmad, jika melihat naik turun kasus Covid-19 di Amerika Serikat, kondisinya hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Dikatakan, kasus harian Covid di Indonesia pada Juni lalu, juga sempat meningkat tajam. Rumah sakit penuh, sehingga banyak pasien yang harus dirawat di tenda-tenda. Oksigen dan obat-obatan pun jadi langka.
“Kasus harian Covid yang tadinya sempat memuncak di Indonesia, sekarang trend-nya mulai menurun. Nah, disaat turun, kita tidak boleh abai. Meski adanya peningkatan aktivitas dan mobilitas belakangan ini, prokes harus tetap dijalankan secara ketat. Kalau tidak, kejadian di Amerika bisa terjadi di Indonesia.’’ urai Rahmad.
Rahmad menghimbau kepada segenap anak bangsa, seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat hingga petugas satgas Covid-19 di tingkat RT dan RW untuk tetap saling mengingatkan bahwa Covid-19 masih ada. “Kita tidak boleh melonggarkan disiplin dan protokol kesehatan harus tetap kencang diikat di pinggang hingga Covid itu benar2 lemah,” katanya
Rahmad juga mengingatkan pemerintah pusat agar mempersiapkan infrastruktur kesehatan dengan baik agar pengalaman pahit sebelumnya, sulitnya memperoleh obat-obatan , langkanya stok oksigen, tidak terulang lagi. “Kita sempat mengalami krisis fasilitas kesehatan, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi,” tandas Rahmad
Dikabarkan, pandemi Covid-19 semakin dalam posisi yang mengkhawatirkan di Amerika Serikat (AS). Para analis kesehatan di negara tersebut menganggap kenaikan tinggi ini terjadi akibat dari pelonggaran-pelonggaran yang berlaku pada liburan musim panas. Di mana publik seakan sudah menganggap corona telah hilang dan mengabaikan protokol kesehatan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
