Pembangunan Sektor LHK Diharap dapat Gerakkan Roda Ekonomi Masyarakat
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menuturkan bahwa fokus pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2022 yaitu memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Menurut, anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.
“Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” ucap Johan usai mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2021).
Legislator Senayan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non-agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.
“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021 masih sangat rendah, yakni hanya 1,06 persen untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12 persen untuk program padat karya,” ungkapnya.
Politisi PKS ini juga mendorong Kementerian LHK agar lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.
“Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42 persen selama tahun ini. Jadi perlu penataan yang lebih serius,” ujar Johan.
Selain itu ia juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran Kementerian LHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7 persen dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) yang hanya sebesar 21,96 persen. Jika dilihat dari jenis belanja maka persentase realisasi terbesar justru berasal dari belanja pegawai.
“Atas situasi ini, saya melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja Kementerian LHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemi ini. Seharusnya Kementerian LHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan,” tegasnya.
Wakil rakyat dapil NTB ini sempat mempertanyakan peran Kementerian LHK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya perlu standar dan kerja yang jelas bagi Kementerian LHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain. Demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemi ini.
“Saya menggarisbawahi adanya temuan BPK RI terkait masalah belanja barang dan modal yang sering terjadi setiap tahun, yang artinya tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK. Di sisi lain, perlu strategi dari Kementerian LHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” tutup Johan Rosihan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
