Baleg DPR Komitmen Segera Selesaikan Pembahasan RUU PKS
Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada Masa Sidang I Tahun Persidangan 2021-2022. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PKS Baleg DPR RI Willy Aditya menegaskan hal itu pasca-komunikasi intensif dengan pihak pemerintah.
“Target saya selaku Ketua Panja RUU PKS ini selesai di masa sidang ini. Dan saya sudah berkomunikasi juga dengan pemerintah, pemerintah bahkan sudah membentuk task force yang diketuai oleh Wamenkumham,” ujar Willy dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jakarta, Sabtu (21/8/2021).
Dijelaskannya, saat ini posisi pembahasan RUU PKS sudah masuk dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 sebagai usul inisiatif Baleg DPR RI. Penyusunan draf RUU dan Naskah Akademik pun diperkuat dengan telah berulang kali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta mempelajari catatan kritis yang terjadi pada periode DPR RI sebelumnya.
“Ini semoga bisa menjadi jalan tengah lah, kita tentu berharap ini masa sidang ini selesai naskah akademik untuk kemudian dibawa ke paripurna untuk diambil keputusan,” jelas Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.
Willy menjelaskan terdapat empat isu krusial (pro-kontra) yang terjadi dalam dinamika pembahasan RUU PKS selama ini. Pertama, terkait judul RUU, antara penggunaan terminologi ‘kekerasan seksual’ atau ‘kejahatan seksual’; Kedua, tentang jenis-jenis kekerasan; Ketiga, tentang persetujuan melakukan hubungan seksual (sexual consent); Keempat, tentang kontrol dari masyarakat.
“Terkait isu pertama, kita kan sedang bicara tentang kekosongan payung hukum berupa tindak pidana khusus. Sehingga, aparat penegak hukum memiliki legal standing sehingga bisa melakukan penindakan,” papar Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.
Selain itu, terkait jenis-jenis kekerasannya apa saja, tambah Willy, dapat dilakukan harmonisasi dengan undang-undang yang sudah eksis sejauh ini yaitu di UU KUHP. “Saya berkoordinasi dengan Kemenkumham. Kan mereka juga sedang mengajukan revisi RUU KUHP. Jadi biar tidak tumpang tindih, mana klausul-klausul atau pasal-pasal yang sudah ada di KUHP tidak perlu lagi masuk di RUU PKS. Jadi lebih sederhana,” jelas Willy.
Terkait dengan sexual consent, Willy menekankan RUU ini tidak mengatur hal tersebut, terlebih soal orientasi seksual (sexual orientation). RUU ini, tegas Willy, lebih menekankan pada pencegahan dan perlindungan korban kekerasan seksual karena dinilai belum ada aturan yang khusus mengenai hal tersebut.
“Dan yang terakhir tentu kontrol sosial tidak kita hilangkan. Tentu ini jadi sebuah kekhasan dari sosio-kultural kita, di mana ada peran keluarga, peran adat, peran masyarakat, itu sangat perlu diberikan kewenangan khusus itu,” tutup legislator dapil Jawa Timur XI itu.
Diketahui, usulan pembahasan RUU PKS ini sudah hadir saat periodisasi DPR RI 2014-2019. Lalu, pada periodisasi DPR RI 2019-2024, RUU ini sempat dibahas oleh Komisi VIII namun lalu dicabut saat evaluasi Prolegnas. Kini, pembahasan RUU PKS dipercepat pembahasannya oleh Baleg DPR RI.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
