Ketua DPR Kenakan Busana Tradisional Bali Payas Agung pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD
Jakarta – Tidak hanya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengenakan baju adat. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun mengenakan busana adat Bali, dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI, dan DPD RI, serta rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Busana Tradisional Bali yang dikenakan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini dikenal dengan nama Payas Agung. Payas Agung merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang notabene merupakan busana tradisional Kebesaran Bali. Warna putih dalam Payas Agung melambangkan kesucian, biasa digunakan dalam acara-acara besar, keagamaan dan sakral.
Sementara kain songket khas Bali dan Kain tenun Gringsing yang menjadi salah satu warisan budaya kuno Bali yang masih bertahan hingga kini. Kain gringsing merupakan satu-satunya tenun ikat ganda yang berasal dari Indonesia.
Pengajar Komunikasi Politik di Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai baju adat Baduy yang dipakai Presiden Jokowi dan busana adat Payas Agung Bali yang dikenakan Ketua DPR RI Puan Maharani penuh makna bagi penanganan pandemi Covid-19.
“Pak Jokowi memakai pakaian adat baduy karena kita tahu suku di Banten itu tertib menerapkan ‘lockdown’ dan prokes di wilayahnya. Bahkan, komunitas baduy itu disebut-sebut zero case kasus Covid-19 hingga saat ini,” kata Ari di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Tidak hanya itu, kata Ari, masyarakat adat Baduy juga banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan merawat kelestarian alam. “Masyarakat adat baduy itu terkenal dengan kesederhanaannya. Hidup tanpa gadget, banyak jalan kaki, dan minum madu berkualitas yang bisa menaikkan imun tubuh,” kata Ari.
Sementara, menurut Ari, busana adat Payas Agung yang dikenakan Puan adalah sebagai apresiasi kepada Bali sebagai provinsi yang paling cepat mencapai target vaksinasi. Cakupan vaksinasi di Pulau Dewata tersebut kini di atas 90 persen. “Kalau pakaian adat Jokowi bermakna terapkan prokes dan hidup sehat, makna busana adat Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali,” kata Ari.
Ari mengatakan, vaksinasi oleh pemerintah adalah salah satu hal yang terus diawasi Puan sebagai pimpinan lembaga DPR yang mempunyai fungsi ‘checks and balances’. “Kita tahu selama ini Puan memang concern dengan ketersediaan vaksin, pemerataan vaksin, bahkan mendorong adanya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun,” ujar Ari.
“Jadi pakaian adat Payas Agung Puan itu simbol agar semua provinsi bisa mempercepat vaksinasi seperti Bali untuk mencapai herd immunity,” kata Ari lagi. Selain itu, kata Ari, busana adat Payas Agung Bali yang elegan dan penuh nilai budaya dan ekonomi, adalah simbol optimisme bagi kebangkitan wisata, budaya, dan ekonomi Pulau Dewata setelah mencapai target vaksinasi.
“Ibu Puan ingin menyampaikan bahwa setelah semua daerah mencapai target vaksinasi dan herd immunity, kita optimis roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat bisa berjalan lagi. Tidak cuma di Bali, tapi semua penjuru negeri,” kata Ari.
Menurut Ari, makna baju adat Jokowi dan Puan Maharani di acara Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan, itu saling melengkapi di saat pandemi sekarang ini. “Di balik makna simbolisasi baju adat yang dipakai ke dua tokoh ini menggambarkan rasa kebersamaan, keselarasan dan keterpaduan antara eksekutif dan legeslatif dalam menangani pandemi Covid-19,” kata Ari.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
