Ketua DPR Kenakan Busana Tradisional Bali Payas Agung pada Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD
Jakarta – Tidak hanya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengenakan baju adat. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun mengenakan busana adat Bali, dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI, dan DPD RI, serta rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Busana Tradisional Bali yang dikenakan Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini dikenal dengan nama Payas Agung. Payas Agung merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang notabene merupakan busana tradisional Kebesaran Bali. Warna putih dalam Payas Agung melambangkan kesucian, biasa digunakan dalam acara-acara besar, keagamaan dan sakral.
Sementara kain songket khas Bali dan Kain tenun Gringsing yang menjadi salah satu warisan budaya kuno Bali yang masih bertahan hingga kini. Kain gringsing merupakan satu-satunya tenun ikat ganda yang berasal dari Indonesia.
Pengajar Komunikasi Politik di Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menilai baju adat Baduy yang dipakai Presiden Jokowi dan busana adat Payas Agung Bali yang dikenakan Ketua DPR RI Puan Maharani penuh makna bagi penanganan pandemi Covid-19.
“Pak Jokowi memakai pakaian adat baduy karena kita tahu suku di Banten itu tertib menerapkan ‘lockdown’ dan prokes di wilayahnya. Bahkan, komunitas baduy itu disebut-sebut zero case kasus Covid-19 hingga saat ini,” kata Ari di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Tidak hanya itu, kata Ari, masyarakat adat Baduy juga banyak memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dengan merawat kelestarian alam. “Masyarakat adat baduy itu terkenal dengan kesederhanaannya. Hidup tanpa gadget, banyak jalan kaki, dan minum madu berkualitas yang bisa menaikkan imun tubuh,” kata Ari.
Sementara, menurut Ari, busana adat Payas Agung yang dikenakan Puan adalah sebagai apresiasi kepada Bali sebagai provinsi yang paling cepat mencapai target vaksinasi. Cakupan vaksinasi di Pulau Dewata tersebut kini di atas 90 persen. “Kalau pakaian adat Jokowi bermakna terapkan prokes dan hidup sehat, makna busana adat Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali,” kata Ari.
Ari mengatakan, vaksinasi oleh pemerintah adalah salah satu hal yang terus diawasi Puan sebagai pimpinan lembaga DPR yang mempunyai fungsi ‘checks and balances’. “Kita tahu selama ini Puan memang concern dengan ketersediaan vaksin, pemerataan vaksin, bahkan mendorong adanya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun,” ujar Ari.
“Jadi pakaian adat Payas Agung Puan itu simbol agar semua provinsi bisa mempercepat vaksinasi seperti Bali untuk mencapai herd immunity,” kata Ari lagi. Selain itu, kata Ari, busana adat Payas Agung Bali yang elegan dan penuh nilai budaya dan ekonomi, adalah simbol optimisme bagi kebangkitan wisata, budaya, dan ekonomi Pulau Dewata setelah mencapai target vaksinasi.
“Ibu Puan ingin menyampaikan bahwa setelah semua daerah mencapai target vaksinasi dan herd immunity, kita optimis roda ekonomi yang mensejahterakan rakyat bisa berjalan lagi. Tidak cuma di Bali, tapi semua penjuru negeri,” kata Ari.
Menurut Ari, makna baju adat Jokowi dan Puan Maharani di acara Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan, itu saling melengkapi di saat pandemi sekarang ini. “Di balik makna simbolisasi baju adat yang dipakai ke dua tokoh ini menggambarkan rasa kebersamaan, keselarasan dan keterpaduan antara eksekutif dan legeslatif dalam menangani pandemi Covid-19,” kata Ari.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
