Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Jalan Ir. Soekarno di Masohi, Maluku Tengah
Jakarta – Bertepatan dengan peringatan haul wafatnya Bung Karno ke 51, Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri, meresmikan rumah adat atau baileo, jalan, dan monumen atas nama Sang Proklamator Republik Indonesia itu, di Masohi, Maluku Tengah.
Megawati, yang juga putri Putra Sang Fajar itu, melakukan peresmian secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/6). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga ikut hadir di acara tersebut.
Sementara di Masohi, hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Komaruddin Watubun dan Djarot Saiful Hidayat, bersama Kepala Sekretariat DPP PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi. Di lokasi, juga hadir Gubernur Maluku Murad Ismail bersama istrinya Widya Pratiwi, dan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua.
Megawati melakukan peresmian dengan menandatangani batu prasasti pembangunan infrastruktur tersebut di Jakarta. Usai melakukan penandatanganan, Megawati mengatakan bahwa Bung Karno pernah berkeinginan agar Masohi menjadi ibukota Provinsi Maluku.
“Sebelum ada otonomi daerah, saya pernah ke Masohi dan saya melihat sebenarnya letaknya sangat memungkinkan,” kata Megawati.
Megawati mengaku, peresmian ini istimewa karena dilakukan di bulan Juni yang merupakan Bulan Bung Karno (BBK). Di BBK, ada berbagai peristiwa bersejarah. Termasuk lahirnya Pancasila di 1 Juni, kelahiran Bung Karno pada 6 Juni, hingga wafatnya di 21 Juni.
“Sudah 51 tahun lalu Bung Karno wafat kembali ke hadirat Allah SWT. Terima kasih atas doa yang dipanjatkan. Banyak sekali yang mengirim doa haul 51 tahun ini kepada saya,” kata Megawati.
“Walau secara fisik Bung Karno sudah tak ada, namun cita-cita dan perjuangan beliau selalu hidup di kita,” ujar Megawati.
Megawati mengatakan Bung Karno membuat kota itu bernama ‘Masohi’ yang berarti gotong royong, yang terinspirasi dari intisari Pancasila. Sebab bila Pancasila diperas menjadi satu sila, intisarinya adalah gotong royong itu.
“Jadi Pancasila, maknanya adalah kegotongroyongan dari warga bangsa Indonesia,” kata Megawati.
“Saya harap ini jangan hanya disebutkan di mulut, tetapi harus dimasukkan ke dalam hati kita dan kita laksanakan,” tegas Megawati.
Dia juga berharap, agar baileo, monumen, dan jalan Ir. Soekarno itu, benar-benar menjadi tempat bertemunya masyarakat, khususnya anak-anak muda. Jangan sampai lokasi itu sepi dan tak pernah digunakan.
“Jadi multifungsi lah. Masukkan pengetahuan di Maluku Tengah ini, kearifan lokalnya diperkenalkan lagi kepada generasi mudanya, sehingga dengan demikian akan terbangun generasi baru yang pintar dan tangguh, yang bisa menghadapi tantangan peradaban dunia baru, tak seperti yang pernah kita alami lagi,” kata Megawati.
“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, saya resmikan baileo Bung Karno, monumen Bung Karno, dan jalan Ir. Soekarno di Kota Masohi, kota gotong royong di Maluku Tengah,” tandasnya.
Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan orang Maluku sangat menghargai jasa Soekarno, yang pada tahun 1957 meletakkan batu pertama pembangunan Masohi.
“Kami yakin beliau tak hanya melakukan pembangunan fisik saja, tapi ada jiwanya dengan Masohi yang berarti gotong royong yang senafas dengan intisari Pancasila,” kata Murad.
“Kami berharap kehadiran baileo, monumen, dan jalan Ir. Soekarno ini akan menjadi niat bagi kita semua tentang kuatnya semangat perjuangan dan sikap kenegarawanan Insinyur Soekarno maupun pendahulu bangsa yang lain,” pungkas Murad.
Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengatakan baileo itu dibangun di lokasi seluas lebih dari 3000 meter. Sementara monumen dibangun beserta sebuah patung Soekarno yang tingginya lebih dari 10 meter. Jalan Ir. Soekarno yang diresmikan sepanjang kurang lebih 209 kilometer.
“Pemberian nama sejumlah tempat dan monumen itu sebagai wujud terima kasih segenap masyarakat Kabupaten Maluku Tengah, serta untuk tidak melupakan sejarah serta perjuangan Presiden Soekarno,” kata Tuasikal.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, mengatakan, atas nama pimpinan pusat partainya, pihaknya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Maluku Tengah.
“Terima kasih kami sampaikan kepada warga Masohi. Seperti pesan Ibu Ketua Umum tadi, kami mendorong agar peresmian ini sekalian menjadi momentum kita memperkuat gotong royong membangun kota kita tercinta ini,” ucap Djarot.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
