BUMN Berperan Strategis Pulihkan Ekonomi Lewat UMKM
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, peran BUMN dalam melakukan strategi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan UMKM sangat penting. Ia mencontohkan dengan menciptakan rantai pasok domestik yang terintegrasi dan mendorong produktivitas hingga ke rantai pasok global akan mengurai berbagai persoalan mulai dari pelaku usaha besar hingga kecil di daerah-daerah.
“Saya meminta Kementerian BUMN dapat melibatkan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN sehingga serapannya maksimal. Salah satu bentuk nyata dalam peran kemeterian adalah dengan memiliki program insentif dan kemudahan birokrasi membantu UMKM agar lebih berdaya di masa pandemi ini,” tutur Nevi dalam keterangan persnya, Selasa (8/6/2021).
Politisi PKS ini menyoroti pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN Tahun 2022 dan Rencana Kerja Program Kementerian Tahun 2022 di lingkungan Kementerian BUMN untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional. Penganggaran di Kementerian BUMN menjadi salah satu kategori sumber daya pembangunan yang perlu ditingkatkan efektifitasnya.
Legislator dapil Sumatera Barat II ini menyampaikan, anggaran Kementerian BUMN selama 2 tahun terakhir ini menyusut. Pada APBN 2021, pagu anggaran Kementerian BUMN hanya Rp228,59 miliar. turun Rp31,54 miliar atau 12,12 persen dari realisasi anggaran pada 2020 yang mencapai Rp260,13 miliar.
“Sebuah pertanyaan besar yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana BUMN dapat semakin maju dan berkembang terutama dalam menghadapi persaingan global dengan adanya penyusutan APBN. Terlebih lagi, pernah ada janji atau statement dari Pak Menteri BUMN yang tidak akan meneriman dana APBN. Saya berharap untuk mengurus negara ini mesti serius dan terukur,” ucap Nevi.
Dikatakannya, dalam masa pandemi Covid-19 ini yang belum berakhir, Kementerian BUMN perlu berperan secara pro-aktif untuk mendukung pemulihan sektor industri pengolahan Nasional. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan belanja BUMN untuk produk dalam negeri.
Ia menguraikan, dalam RKP 2022, arah kebijakan fiskal 2022 adalah penguatan PNBP. Ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan Negara dan hibah. Salah satu strategi penguatan PNBP adalah optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN. Di sisi lain masih banyak BUMN yang sakit, merugi dan bermasalah secara keuangan.
“Kementerian BUMN harus mampu lebih cepat dalam menata BUMN ini, sehingga kinerjanya semakin efisien. Bukan malah membuat gaduh dengan menempatkan ‘orang yang tidak kredibel’ dalam jajaran direksi dan komisaris, seperti yang ramai belakangan ini terjadi di salah satu BUMN. Ini pelajaran penting untuk Menteri BUMN,” katanya.
Nevi menambahkan, peran strategis Kementerian BUMN, ketika sudah mampu manata lembaga-lembaganya secara menyeluruh akan sangat besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2022, dibutuhkan investasi sekitar Rp5.930,4 – Rp6.055,6 triliun, yang bersumber dari investasi pemerintah, BUMN, dan swasta. Data dari Bapenas menunjukkan, Nilai investasi pemerintah dan BUMN masing-masing berkontribusi sekitar 6,9 – 8,0 persen dan sekitar 6,4 – 8,1 persen.
“Saya berharap, strategi Kementerian BUMN di tahun pandemi ini, dapat mewujudkan kontribusi investasi, sehingga dampak multiplier effect-nya juga akan sangat besar untuk rakyat dan negara. BUMN diharapkan tetap menjaga peran dan kontribusinya sebagai garda terdepan dalam inisiatif-inisiatif strategis pemerintah, sehingga kontribusi BUMN dapat lebih optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
