Politeknik KP Karawang Harus Miliki Dasar Teknologi yang Kuat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Karawang harus memiliki dasar teknologi yang kuat. Selama ini teknologi masih menjadi masalah bersama, baik itu di bidang perikanan, kelautan, dan pertanian yang menyebabkan berbagai sektor tersebut belum berkembang. Ia berharap minimal ada satu perwakilan dari tiap daerah yang kuliah di Politeknik untuk meng-cover teknologi, dimana mereka menjadi pelopor perubahan berbudidaya.
“Mari sama-sama kita jujur, teknologi memang masih menjadi problem kita. Saya juga harap ke depan di politeknik ini juga ada jurusan perkapalan yang membuat kapal untuk nelayan, dari mulai harga terendah sampai harga tertinggi,” kata Dedi saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR mengunjungi Politeknik KP Karawang di Jawa Barat, Jumat (4/6/2021).
Legislator dapil Jawa Barat VII ini menuturkan, selain harus produktif Politeknik KP juga harus memperhatikan teknologi yang memang dibutuhkan market. Ini juga yang terkadang masih menjadi kelemahan dalam sistem pengelolaan pendidikan. Misalnya saja di bidang perikanan, masalah yang selama ini menjadi kendala adalah teknologi bagaimana membuat pakan sendiri.
“Seandainya saja, kita bisa punya kemandirian membuat pakan, masalah yang selama ini ada di perikanan itu selesai. Sama kaya petani problemnya dipupuk, kalau petani sudah bisa menyelesaikan masalah pupuk, selesai sudah masalahnya,” terang Dedi.
Menurutnya, sebenarnya perikanan dan pertanian bisa disatukan seperti teknologi Minapadi, di mana sistem ini mengadopsi dua nilai. Pertama nilai perikanan yang melahirkan sumber daya pupuk dan kedua nilai pertanian yang menghasilkan sumber daya pangan. Jadi, ikan itu mengambil pangan dari pertanian, pertanian disubsidi pupuk dari perikanan
Politisi F-Golkar ini menilai, produk pertanian dan perikanan saat ini sudah mulai terancam di pasaran. Dikarenakan produknya banyak mengandung unsur-unsur kimiawi terlalu tinggi dan tidak ramah lingkungan serta kesehatan, sehingga dianggap tidak kompetitif dari segi kualitas.
“Paradigma seperti ini harus segera dijawab oleh kita, mengembalikan peternakan memiliki dasar pertanian, pertanian memiliki dasar peternakan, kelautan dan kehutanan juga sama. Sehingga menjadi suatu siklus pertanian, peternakan, dan kelautan yang ramah terhadap lingkungan dan kesehatan,” ujarnya.
Dedi menyarankan, Kementerian KKP juga perlu membuat peta seluruh Indonesia baik itu untuk pendirian Politeknik KP maupun mahasiswanya. Untuk Politeknik sendiri, harus dibuat yang langsung akses ke pantai atau di daerah penghasil perikanan air tawar.
“Kemudian untuk mahasiswanya juga harus dipetakan, dari mana saja. Misalnya, untuk Politeknik Karawang yang juga berlokasi di Provinsi Jawa Barat , perlu menjangkau seperti daerah Indramayu, Cirebon, Sukabumi dan lainnya. Harus ada mahasiswa yang mewakili minimal tiap daerah satu. Dengan begitu, teman-teman di DPR yang mewakili dapilnya masing-masing juga bisa membawa anak didiknya untuk kuliah di sini,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
