Cegah Kecurangan Klaim BPJS, Ganjar Apresiasi RSUD Margono Luncurkan Aplikasi Anti-“Fraud”
Banyumas – Pihak RSUD Margono Soekarjo Purwokerto kembali meluncurkan inovasi di bidang layanan kesehatan. Kali ini, inovasi yang diluncurkan terkait digitalisasi sistem administrasi dan regristrasi online Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan sistem itu, maka sistem terkait pelayanan JKN di rumah sakit tersebut terkait pelayanan BPJS Kesehatan dipastikan cepat, akurat, dan transparan. Selain mempermudah layanan administrasi, dengan aplikasi itu akan mencegah kecurangan-kecurangan yang bisa ditimbulkan.
Direktur RSUD Margono, Tri Kuncoro mengatakan, pihaknya kini sedang menggenjot pelayanan berbasis inovasi digital yang dikembangkan saat ini. Yakni E-VA Centil (Electronic Validation Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS). Dengan aplikasi itu, klaim BPJS dari masyarakat dilakukan dengan teknologi digital, sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi.
“Sistem dilakukan secara online, sehingga mencegah munculnya potensi berbagai praktik kecurangan (anti-fraud) yang menyertai dalam pengurusan klaim BPJS,” kata dia.
Dengan aplikasi itu, pengurusan klaim BPJS lanjut Tri juga akan semakin cepat. Jika dulu masyarakat harus melalui dua antrean, kali ini hanya butuh satu antrean saja.
“Masyarakat bisa langsung dilayani. Jadi tidak perlu lama-lama mengantre,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo begitu bangga dengan inovasi itu. Menurutnya, di tengah pandemi tim RSUD Margono masih konsisten berpikir terkait inovasi pelayanan publik.
“Saya senang, karena ini sudah jadi tradisi di RSUD Margono. Tidak hanya di sini, di tempat-tempat lain dan OPD kami, inovasi itu sudah menjadi budaya. Tapi memang Margono ini sangat produktif terkait inovasi. Semoga ini bisa menambah perbaikan pada layanan kesehatan kita,” katanya.
Aplikasi yang menjadi sistem verifikasi anti-fraud di RSUD Margono ini, lanjut Ganjar, penting ditiru oleh rumah sakit lain. Sebab menurutnya, itu merupakan wujud integritas pada masyarakat.
“Kalau ada pasien yang ingin ngeklaim BPJS, datanya benar. Pelayanannya juga jauh lebih cepat. Dan yang paling penting, tidak ada makelarnya karena semuanya dilakukan dengan sistem digital,” pungkasnya.
Aplikasi tersebut mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Lily Kresnowati mengatakan, digitalisasi sistem administrasi dan registrasi JKN yang dilakukan RSUD Margono patut dicontoh dan dijadikan role model untuk pengembangan layanan rumah sakit di seluruh Indonesia.
“Kami memberikan apresiasi, kami harap ini dicontoh oleh rumah sakit lain. Kami ingin ini menjadi role model, sehingga rumah sakit di seluruh Indonesia bisa meniru,” ucapnya.
Inovasi ini, lanjut Lily, memang selaras dengan tujuan BPJS Kesehatan. Yakni untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan memperpendek masa antrean.
“Dengan begitu, maka peserta BPJS lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dan ini bisa meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat pada layanan JKN,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
